PARA pemimpin negara Afrika Barat, Minggu (30/5), lewat KTT luar biasa memutuskan membekukan keanggotan Mali dalam Komunitas Ekonomi Afrika Barat (Ecowas) setelah terjadi kudeta kedua dalam tempo sembilan bulan di negara miskin itu.
Kudeta kedua itu memicu ancaman sanksi dan kekhawatiran mengenai kestabilan di kawasan Sahel.
Sebanyak 10 pemimpin negara dan tiga menteri luar negeri menghadiri KTT yang digelar di Accra, Ghana, dengan mantan Presiden Nigeria Goodluck Jonathan bertindak sebagai mediator.
Baca juga: Hadapi Gelombang Ketiga Covid-19, Afsel Perketat Pembatasan
"Pembekuan keanggotan Mali dan Ecowas berlaku segera hingga tenggat pada Februari 2022 ketika militer dijadwalkan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis," ujar Menteri Luar Negeri Ghana Shirley Ayorkot Botchwey selepas KTT.
KTT itu juga meminta agar Mali segera menunjuk perdana menteri sipil baru serta sebuah pemerintahan yang inklusif.
Presiden baru Mali Kolonel Assimi Goita tiba di Accra pada Sabtu (29/5) untuk pembicaraan pendahuluan dengan Ecowas.
Goita memimpin para pemimpin muda militer menggulingkan Presiden Mali Ibrahim Boubacara Keita, Agustus lalu, karena korupsi dan kegagalannya mengatasi aksi kelompok pemberontak.
Pascakudeta itu, militer sepakat menunjuk seorang presiden dan perdana menteri interim atas desakan Ecowas.
Namun, Senin (24/5), militer Mali menahan Presiden Bah Ndaw dan Perdana Menteri Moctar Ouane, sebelum membebaskan keduanya pada Kamis (27/5) setelah keduanya disebut mengundurkan diri.
Aksi penangkapan presiden dan perdana menteri itu memicu kecaman dari dunia internasional.
Pengadilan Konstitusi Mali, Jumat (28/5), menunjuk Goita sebagai presiden interim. (AFP/OL-1)
