AS, Kanada, dan Inggris Jatuhkan Sanksi Baru Bagi Militer Myanmar

AMERIKA Serikat (AS), Inggris Raya, dan Kanada memberlakukan sanksi terkoordinasi terhadap penguasa militer Myanmar dan entitas terkait pada. Ini merupakan sanksi terbaru dalam serangkaian tindakan hukuman sejak tentara merebut kekuasaan dalam kudeta Februari lalu.

AS mengatakan, Senin (17/5), bahwa mereka menargetkan Dewan Administrasi Negara (SAC) dan 13 pejabat Myanmar, membekukan salah satu aset AS mereka serta melarang warga Amerika untuk berurusan dengan mereka.

Kanada mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi tambahan pada individu dan entitas yang terkait dengan angkatan bersenjata Myanmar, sementara Inggris mengumumkan sanksi terhadap perusahaan milik negara Myanmar Gems Enterprise, yang termasuk dalam sanksi AS sebelumnya.

"Tindakan kami hari ini menggarisbawahi tekad kami dan mitra kami untuk menerapkan tekanan politik dan keuangan pada rezim selama mereka gagal menghentikan kekerasan dan mengambil tindakan yang berarti untuk menghormati keinginan rakyat," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam pernyataan.

"Kanada mendukung rakyat Myanmar karena mereka terus berjuang untuk memulihkan demokrasi dan kebebasan di negara mereka dan kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata Menteri Luar Negeri Kanada Marc Garneau dalam sebuah pernyataan.

Protes nasional terus berlanjut sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021, menahan dan menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Setidaknya 796 orang telah tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta militer, menurut kelompok pemantau lokal, sementara hampir 4.000 orang berada di balik jeruji besi.

AS dan negara-negara Barat lainnya terus menambahkan para pemimpin rezim militer, serta perusahaan negara yang mendanainya, ke daftar sanksi mereka dalam upaya untuk menekan tentara agar kembali ke demokrasi.

Kerusuhan terus berlanjut, namun, dengan pemboman yang dilaporkan setiap hari, milisi lokal dibentuk untuk menghadapi tentara, dan protes serta pemogokan oleh penentang kudeta yang terjadi di seluruh wilayah.

Pada Minggu (16/5), enam pemberontak oposisi tewas oleh militer setelah beberapa hari konfrontasi, menurut satu pasukan pertahanan anti kudeta yang terdiri dari warga sipil.

Di Negara Bagian Chin, Kota Mindat telah muncul sebagai hotspot kerusuhan, di mana beberapa penduduk telah membentuk Chinland Defense Force (CDF).

"Enam anggota CDF kami yang mencoba melindungi keamanan orang-orang di Mindat menyerang (militer) dan mengorbankan hidup mereka untuk revolusi nasional," kata CDF dalam sebuah pernyataan. (Aiw/Aljazeera/OL-09)