Headline

Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.

Fokus

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.

Kolombia akan Berdialog dengan Pemimpin Aksi Protes

Nur Aivanni
07/5/2021 09:45
Kolombia akan Berdialog dengan Pemimpin Aksi Protes
Situasi demonstrasi di Kolombia(AFP/JUAN BARRETO)

PEMERINTAH Kolombia mengundang para pemimpin aksi protes untuk berdialog dalam upaya meredakan ketegangan, setelah lebih dari seminggu terjadi demonstrasi yang mematikan terhadap Presiden Ivan Duque.

Sebanyak 24 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan, sementara ratusan lainnya terluka.

Ribuan warga Kolombia termasuk masyarakat adat, serikat pekerja, dan pelajar turun ke jalan untuk mengungkapkan kemarahan atas kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan. Mereka juga mengecam apa yang mereka lihat sebagai tanggapan keras dan mematikan dari pasukan keamanan.

Penasihat Presiden Miguel Ceballos mengatakan pemerintah akan bertemu dengan para pemimpin aksi protes, termasuk Komite Pemogokan Nasional, pada Senin (10/5).

"Pemerintah pertama-tama ingin mengundang mereka yang mengatur Komite Pemogokan Nasional meskipun memahami bahwa mobilisasi itu tidak eksklusif untuk kelompok ini," kata Ceballos.

Komite Pemogokan Nasional mewakili berbagai kelompok termasuk masyarakat adat, serikat pekerja, pemerhati lingkungan dan pelajar.

Baca juga: PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Aksi Protes di Kolombia

Ceballos kemudian menulis di Twitter bahwa Duque dan Wakil Presiden Lucia Ramirez akan menghadiri pertemuan tersebut.

Para pemimpin aksi protes mengatakan mereka siap untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Duque, tetapi tidak dengan perantara.

Duque sesekali menghadapi aksi protes massa yang menentang pemerintahannya sejak 2019 dan gerakan sosial terbaru dimulai pada 28 April, awalnya menentang reformasi pajak yang telah ditarik.

Meskipun demonstrasi itu sebagian besar berlangsung damai, telah terjadi bentrokan dengan kekerasan di seluruh negeri. Pemerintah menyalahkan kekerasan itu pada kelompok bersenjata, termasuk pemberontak sayap kiri dan pengedar narkoba.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Amerika Serikat dan LSM menuduh pasukan keamanan menggunakan kekuatan yang berlebihan.(AFP/OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik