Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PEMERINTAH bayangan Myanmar yang terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan menyambut baik seruan para pemimpin Asia Tenggara untuk diakhirinya kekerasan militer setelah pembicaraan yang digelar di Jakarta dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing. Jenderal tersebut menghadiri KTT pada Sabtu dengan para pemimpin dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membahas krisis yang meningkat di Myanmar.
Sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari, Myanmar berada dalam keributan dengan aksi protes berlangsung hampir setiap hari dan boikot nasional terhadap pekerjaan di semua sektor masyarakat dilakukan untuk menuntut kembalinya demokrasi.
Pasukan keamanan telah mengerahkan peluru tajam untuk memadamkan pemberontakan tersebut, yang menewaskan lebih dari 740 orang dalam tindakan keras yang brutal, menurut kelompok pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Tetapi pertemuan ASEAN tersebut menghasilkan konsensus bahwa akan ada penghentian segera kekerasan di Myanmar, kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh blok itu pada Sabtu malam. ASEAN juga akan memiliki utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi antara semua pihak dan perwakilan tersebut akan dapat melakukan perjalanan ke Myanmar.
Seorang juru bicara dari pemerintahan bayangan Myanmar, pada Sabtu, menyambut baik seruan untuk diakhirinya kekerasan di Myanmar sebagai berita yang menggembirakan.
"Inilah yang diminta oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)," kata menteri kerjasama internasional NUG yang dikenal sebagai Dr Sasa, yang saat ini bersembunyi dengan anggota parlemen lainnya.
baca juga: Kudeta militer Myanmar
"Kami sangat menantikan keterlibatan sekretaris jenderal (ASEAN). Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan ini," katanya.
Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Tom Andrews mengatakan masih harus dilihat seberapa efektif keterlibatan blok itu nantinya. "Hasil KTT ASEAN akan ditemukan di Myanmar, bukan (dalam) dokumen," cuit Andrews, pada Minggu (25/4)
"Apakah pembunuhan akan berhenti? Akankah teror lingkungan berakhir? Akankah ribuan orang yang diculik dibebaskan? Akankah impunitas tetap ada?" katanya. Andrews menambahkan bahwa dia sangat ingin bekerja dengan utusan khusus ASEAN. (AFP/OL-3)
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved