JIKA Presiden Palestina Mahmud Abbas memutuskan penundaan pemilu sebagai cara untuk menghindari kekalahan, ada sejumlah dalih yang dapat dia kutip. Daftar teratas yaitu hak suara penduduk Palestina di Yerusalem timur yang dicaplok Israel.
Abbas telah mengindikasikan bahwa dia dapat membatalkan atau menunda pemilihan jika hak-hak mereka tidak dihormati. Israel merebut sektor timur kota Arab itu bersama dengan bagian Tepi Barat lain dalam Perang Enam Hari tahun 1967 dan sejak itu memproklamasikannya sebagai bagian integral dari ibu kota abadi yang tak terpisahkan.
Perdana Menteri veteran Benjamin Netanyahu, seorang sayap kanan yang perlu mengembalikan identitasnya setelah pemilihan 23 Maret yang tidak meyakinkan di Israel, sangat menentang pengaturan apa pun untuk pemungutan suara Yerusalem timur yang mungkin memajukan klaim Palestina di kota itu.
Pemerintahnya telah dengan ketat membatasi aktivitas politik Palestina di kota itu menjelang hari pemungutan suara, menangkap kandidat, dan menyerbu pertemuan politik.
Pada Senin, komisi pemilihan mengatakan sebagian besar pemilih Palestina di Yerusalem timur akan dapat memberikan suara di pinggiran kota Tepi Barat kota itu.
Namun, komisi itu mengatakan masih menunggu Israel menanggapi permintaannya untuk mengizinkan 6.300 warga Palestina memberikan suara di kantor pos di Yerusalem timur. Pengaturan ini diabadikan dalam perjanjian damai Oslo pada 1990-an dan dijalankan dalam pemilihan sebelumnya.
Pemimpin Hamas yang termasuk calon anggota legislatif pada bulan depan, Khalil al-Hayya, mengatakan Hamas sangat menentang tindakan yang diambil oleh Israel di Yerusalem timur dan meminta dukungan AS dan Eropa untuk pemilihan yang bebas dan adil.
"Kami memperingatkan agar pemilihan tidak terhalang oleh pasukan pendudukan," katanya. "Ini dapat mengarahkan beberapa orang ke pilihan lain seperti ekstremisme, kekerasan, dan terorisme." (AFP/OL-14)
