DPR AS Tinjau Keputusan Penjualan Senjata ke UEA

ANGGOTA parlemen Amerika Serikat (AS) akan meninjau keputusan Presiden Joe Biden untuk melanjutkan penjualan senjata ke Uni Emirat Arab (UEA). Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS dari Partai Demokrat mengaku prihatin dengan keputusan tersebut.

"Saya masih memiliki banyak pertanyaan tentang keputusan pemerintahan Biden melanjutkan transfer F-35, UAV bersenjata (drone), amunisi, dan senjata lainnya yang diusulkan oleh administrasi (Donald) Trump," kata Ketua Urusan Luar Negeri Gregory Meeks dalam sebuah pernyataan.

"Untungnya, tidak satu pun dari transfer ini akan terjadi dalam waktu dekat, jadi akan ada cukup waktu bagi Kongres untuk meninjau apakah transfer ini harus dilanjutkan dan pembatasan serta ketentuan apa yang akan diberlakukan," imbuhnya.

Baca juga: AS: Pembicaraan Nuklir tidak Langsung dengan Iran akan Dilanjutkan

Kelompok hak asasi manusia juga mengkhawatirkan penjualan tersebut, mengingat keterlibatan UEA dalam perang di Yaman, salah satu bencana kemanusiaan terbesar di dunia.

"Pesawat tak berawak Amerika Serikat dapat bertanggung jawab atas serangan UEA yang melanggar hukum humaniter internasional dan membunuh, serta melukai ribuan warga sipil Yaman," kata direktur advokasi untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International Philippe Nassif dalam sebuah pernyataan.

Pusat Urusan Kebijakan Luar Negeri New York mengajukan gugatan atas penjualan ke UEA. Direktur utamanya, Justin Thomas Russell, mengatakan senjata itu bisa jatuh ke tangan yang salah dan bahwa kelompoknya berharap pemerintahan Biden akan memprioritaskan masalah kemanusiaan.

"Kami mengharapkan hal-hal yang lebih baik dari Pemerintahan Biden dan sekarang harapan itu telah pupus," katanya dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Selasa (13/4), pemerintahan Biden telah memberi tahu Kongres bahwa mereka sedang melanjutkan penjualan senjata lebih dari US$23 miliar ke UEA, termasuk pesawat F-35 canggih, drone bersenjata, dan peralatan lainnya.

Penjualan tersebut dicapai pada minggu-minggu terakhir pemerintahan mantan Presiden Trump dan diselesaikan hanya sekitar satu jam sebelum Biden menjabat pada 20 Januari, dan pemerintahan Demokrat telah “menghentikannya” untuk melakukan peninjauan. (Straitstimes/OL-1)