Selasa 06 April 2021, 18:11 WIB

Yordania Larang Publikasi tentang Kasus Pangeran Hamzah

Atikah Ishmah Winahyu | Internasional
Yordania Larang Publikasi tentang Kasus Pangeran Hamzah

AFP/Khalil Mazraawi.
Orang-orang berjalan melewati toko yang menjual syal tradisional keffiyeh di jalan perbelanjaan ibu kota Amman, Yordania, Senin (5/4).

 

JAKSA Agung di ibu kota Yordania, Amman, Selasa (6/4), melarang publikasi informasi tentang dugaan persekongkolan yang disebut-sebut melibatkan saudara tiri raja, Pangeran Hamzah.

“Untuk menjaga kerahasiaan penyelidikan petugas keamanan terhadap Pangeran Hamzah dan yang lain, (diputuskan) untuk melarang publikasi apa pun yang berkaitan dengan penyelidikan ini pada tahap ini," kata jaksa Hassan Al-Abdallat.

"Larangan publikasi melibatkan semua media audiovisual dan jejaring sosial serta publikasi semua gambar atau klip video yang berkaitan dengan subjek ini terkait dengan tindakan hukum," tambahnya.

Perintah itu muncul setelah Hamzah yang sangat kritis terhadap pemerintah, Senin (5/4) malam, berjanji setia kepada Raja Abdullah II, dua hari setelah dia ditempatkan dalam tahanan rumah.

Pemerintah menuduh Hamzah, mantan putra mahkota, melakukan plot jahat dan terlibat dalam konspirasi menghasut untuk menggoyahkan keamanan kerajaan.

 

Hamzah yang mengaku ditempatkan di bawah tahanan rumah, dengan nada menantang, berkeras dia tidak akan mematuhi perintah yang membatasi pergerakannya. Namun tak lama kemudian, pangeran berusia 41 tahun itu kemudian menjanjikan dukungannya kepada Raja Abdullah.

"Saya akan tetap setia pada warisan leluhur saya, berjalan di jalan mereka serta setia pada jalan mereka dan pesan mereka dan kepada Yang Mulia," katanya dalam surat yang ditandatangani.

"Saya akan selalu siap membantu dan mendukung Yang Mulia Raja dan Putra Mahkota," tulisnya.

Hamzah yang dicopot oleh Abdullah dari gelar putra mahkota pada 2004 muncul sebagai kritikus vokal. Ia menuduh kepemimpinan Yordania melakukan korupsi, nepotisme, dan pemerintahan otoriter.

Dalam video yang dia kirimkan ke BBC pada Sabtu, dia mengecam ketidakmampuan yang telah lazim dalam struktur pemerintahan negara tersebut selama 15 hingga 20 tahun terakhir dan semakin memburuk.

"Tidak ada yang bisa berbicara atau mengungkapkan pendapat tentang apa pun tanpa ditindas, ditangkap, dilecehkan, dan diancam," tuduhnya. (Arabnews/OL-14)

Baca Juga

Antaranews.com

Sanksi AS Sebabkan Perusahaan Tekstil Tiongkok Rugi Rp895,8 Miliar

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 21 April 2021, 23:10 WIB
Huafu menjadi pemasok utama merek pakaian jadi ternama berjaringan global, seperti H&M, Uniqlo, Adidas, Nike, dan...
digital-strategy.ec.europa.eu

Malaysia Keluarkan SOP untuk Pasien Indonesia yang Berobat

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 21 April 2021, 21:56 WIB
SOP ini menjamin keduanya selamat untuk dimasuki sehingga begitu tiba langsung ke rumah sakit dan menerima perawatan yang...
AFP

Polisi Rusia Tahan Pendukung Navalny Jelang Pidato Putin

👤Nur Aivanni 🕔Rabu 21 April 2021, 21:49 WIB
Polisi telah melakukan pencarian dan menahan aktivis di setidaknya 20 kota di seluruh...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jejak Herbal Cagar Biosfer

Lingkungan alam di Malang menunjang pembudidayaan tanaman obat. Ada sejarah panjang yang melingkupinya

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya