Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Menkes Baru Brasil Janjikan Kebijakan Covid-19 Berbasis Ilmiah

Basuki Eka Purnama
18/3/2021 06:55
Menkes Baru Brasil Janjikan Kebijakan Covid-19 Berbasis Ilmiah
Menteri Kesehatan baru Brasil Marcelo Queiroga(AFP/EVARISTO SA)

MENTERI Kesehatan Brasil yang baru Marcelo Queiroga , Rabu (17/3), berjanji akan merapkan kebijakan covid-19 berbasis ilmiah dan menegaskan akan membuat penyesuaian pada penanganan covid-19 pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro yang banyak dikritik.

Bolsonaro, yang selalu bertentangan dengan para pakar terkait penanganan covid-19, mendapat tekanan untuk menekan ledakan kasus yang menyebabkan rumah sakit di Brasil kewalahan.

Karenanya, Bolsonaro menunjuk Queiroga, seorang kardiolog, sebagai menteri kesehatan Brasil yang baru pada Senin (15/3) menggantikan Eduardo Pazuelo, seorang jenderal angkatan darat yang tidak memiliki pengalaman medis.

Baca juga: Pangeran Charles Mengkritik Penentang Penerima Vaksin Covid-19

Queiroga, yang merupakan menteri kesehatan keempat di bawah Bolsonaro, menegaskan akan mengubah kebijakan penanganan covid-19.

"Kami berencana menekan angka kematian dengan dua cara yaitu kebijakan menjaga jarak sosial untuk mengurangi penyebaran virus dan meningkatkan kapasitas rumah sakit," ujarnya dalam konferensi pers.

Brasil tengah menghadapi pekan terberat sepanjang pandemi covid-19. Negara Amerika Latin itu mencatatkan rekor angka kematian dalam tempo 24 jam pada Selasa (16/3) dengan 2.841 kematian.

Jumlah itu menyebabkan angka kematian Brasil telah menembus angka 282 ribu, terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS).

Menteri berusia 55 tahun itu meminta warga Brasil untuk bersatu. Saat ini, warga Brasil terpecah belah setelah Bolsonaro mengecam kebijakan di rumah saja, penggunaan masker, dan vaksinasi covid-19.

Queiroga mengatakan Bolsonaro berjanji memberinya otonomi dalam kebijakan pandemi. (AFP/OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya