Senat Mesir Tolak Tuduhan Pembungkaman Kelompok Oposisi

SENAT dan parlemen Mesir, pada Sabtu (13/3), menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilontarkan pekan ini oleh perwaklinan puluhan negara di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalam teguran lisan yang jarang terjadi terhadap Mesir di Dewan HAM PBB, sebanyak 31 negara mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat (12/3) yang menyuarakan kewaspadaan atas pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul terhadap oposisi, aktivis HAM, dan jurnalis di negara Afrika Utara itu.

Mereka mengungkapkan keprihatinan khusus pada penerapan undang-undang terorisme yang dilakukan penguasa Mesir Presiden Abdul Fattah as-Sisi terhadap para pengkritik.

"Kami sangat prihatin tentang penerapan undang-undang terorisme terhadap aktivis hak asasi manusia, orang LGBTI, jurnalis, politisi dan pengacara," kata Duta Besar Finlandia untuk PBB di Jenewa, Swiss, Kirsti Kauppi, yang membaca pernyataan bersama tersebut.

Di sisi lain, Senat Mesir yang dikuasai politisi pro-Al Sisi membantah, Sabtu (13/3), dan mengatakan tidak ada pengacara, jurnalis atau pengacara hak asasi manusia atau aktivis hak asasi manusia yang ditahan.

Mereka memberi alasan penahanan dilakukan karena mereka telah melakukan kejahatan dan aparat  Mesir telah menganbil tindakan yang benar.

Senat juga menambahkan proses penahanan dilakukan melalui proses pengadilan dan penyelidikan yang yang diklaimnya sepenuhnya independen dan terlepas dari kepentingan pemerintah.

"Negara Mesir hanya menggunakan undang-undang anti-terorisme terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan teroris," kata Senat Mesir dalam sebuah pernyataan.

Senat juga mengkritik deklarasi bersama anggota Dewan HAM PBB untuk menangani masalah yang diangkat secara dangkal.

Sementara itu, parlemen Mesir mendesak 31 negara itu untuk tidak menempatkan diri mereka sebagai penjaga Mesir dan menahan diri dari mempolitisasi masalah hak asasi manusia untuk tujuan politik atau pemilu.

Dengan menggunakan argumen yang sering dibuat Presiden Abdel Fattah al-Sisi, anggota parlemen mengatakan Dewan HAM PBB seharusnya mengambil pandangan yang objektif tentang upaya Mesir untuk menjaga keamanan dan stabilitas tidak hanya secara internal tetapi juga secara regional.

Kelompok HAM memperkirakan sekitar 60 ribu tahanan politik ditahan oleh penguasa Mesir. Organisasi HAM juga menyambut baik pernyataan bersama anggota PBB terkait pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Al-Sisi.

Perwakilan Amnesty International untuk PBB di Jenewa, Kevin Whelan, mengatakan pernyataan itu harus mengirimkan pesan yang jelas kepada otoritas Mesir bahwa dunia tidak akan lagi menutup mata terhadap kampanye tanpa henti mereka untuk menghancurkan perbedaan pendapat yang damai. (AFP/Nur/OL-09)