DUTA Besar Myanmar untuk PBB di New York Kyaw Moe Tun berjanji akan melanjutkan perjuangan setelah junta memecatnya karena mendesak negara lain untuk menghentikan kudeta militer yang sedang berlangsung.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun, Sabtu (27/2).
Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara. Namun, menurut seorang pejabat PBB yang tidak menyebutkan namanya, PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun. Sehingga Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk PBB saat ini.
"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB, di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB bahwa tidak ada negara yang boleh mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
Baca juga: Duta Besar Myanmar untuk PBB Dipecat
Jika junta Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.
Pada Jumat, Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB untuk pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan kudeta militer yanng ilegal dan inkonstitusional.
Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan itu adalah pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya serta harus diakui oleh komunitas internasional.
Guterres berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kudeta ini gagal. Dewan Keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan Tiongkok.(CNA/OL-5)
