Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DUTA Besar Myanmar untuk PBB di New York Kyaw Moe Tun berjanji akan melanjutkan perjuangan setelah junta memecatnya karena mendesak negara lain untuk menghentikan kudeta militer yang sedang berlangsung.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun, Sabtu (27/2).
Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara. Namun, menurut seorang pejabat PBB yang tidak menyebutkan namanya, PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun. Sehingga Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk PBB saat ini.
"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB, di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB bahwa tidak ada negara yang boleh mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
Baca juga: Duta Besar Myanmar untuk PBB Dipecat
Jika junta Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.
Pada Jumat, Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB untuk pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan kudeta militer yanng ilegal dan inkonstitusional.
Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan itu adalah pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya serta harus diakui oleh komunitas internasional.
Guterres berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kudeta ini gagal. Dewan Keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan Tiongkok.(CNA/OL-5)
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved