Parlemen Myanmar Tolak Pemerintahan Junta Militer

HAMPIR 300 anggota parlemen Myanmar, Sabtu (6/2), mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak junta militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta, awal pekan ini.

Anggota parlemen menegaskan mereka adalah perwakilan rakyat dalam sebuah video yang diunggah di Facebook, menurut laporan berita.

Mereka berjanji terus memperjuangkan demokrasi atas nama konstituen, sementara aksi protes antikudeta terus mengguncang negara Asia Tenggara itu setelah tentara mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari.

Baca juga: Ribuan Warga Myanmar Turun ke Jalan di Yangon Memprotes Kudeta

Sementra itu. menurut media Rusia, Myanmar telah menyetujui vaksin Sputnik V yang dikembangkan oleh Rusia untuk melawan covid-19.

Dikatakan persetujuan untuk vaksin tersebut diberikan oleh Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing, yang mengambil kendali administrasi negara.

Militer Myanmar, yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw, mengumumkan keadaan darurat, Senin (1/2), beberapa jam setelah menahan Presiden Win Myint, pemimpin de facto dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, serta anggota senior lainnya dari partai NLD.

Kudeta terjadi beberapa jam sebelum sidang pertama parlemen baru negara itu digelar. Dalam pemilu yang digelar pada November lalu, partai Suu Kyi memenangkan pemilu tersebut.

Militer mengklaim kudeta itu dilakukan karena adanya kecurangan pemilu, yang dikatakannya mengakibatkan dominasi partai yang berkuasa di parlemen. (AA/OL-1)