Twitter Cabut Larangan pada Donald Trump

Twitter telah mencabut larangan terhadap Donald Trump, dan Presiden Amerika Serikat itu kembali ke platform media sosial tersebut dengan unggahan video.

"Sekarang Kongres telah mensahkan hasil, pemerintah baru akan dilantik pada 20 Januari," ujar Trump dalam video yang diunggah pada akun Twitter-nya @realDonaldTrump, Jumat (8/1).

"Fokus saya sekarang beralih ke memastikan transisi kekuasaan yang mulus, teratur dan tanpa hambatan," Trump menambahkan. Pernyataan serupa telah dikeluarkan sebelumnya melalui akun direktur media sosial Gedung Putih, Dan Scavino.

Akun Trump dikunci pada Rabu (6/1), setelah massa pendukungnya masuk ke Capitol, dan Twitter mengatakan akan tetap membekukan akun Trump hingga dia menghapus beberapa tweet dan kemudian menunggu selama 12 jam.

Juru bicara Twitter, Kamis (7/1), telah mengonfirmasi bahwa cuitan yang dipermasalahkan telah dihapus, The Verge melaporkan.

Twitter mengatakan Trump berisiko terkena larangan permanen jika terus melanggar aturan Twitter terkait informasi yang salah dan hasutan untuk melakukan kekerasan.

Ketika Trump meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari, dia akan kehilangan perlindungan "kepentingan publik" yang didapat akunnya saat dia masih menjabat. Hal ini akan mempermudah Twitter untuk menegakkan aturannya atas cuitan Trump yang melanggar batas.

Twitter mengunci akun Trump pada Rabu (6/1) karena serangkaian cuitan yang menyebarkan kebohongan tentang hasil pemilu dan sebuah video yang menurut Twitter menimbulkan "risiko kekerasan." Dalam video itu, Trump mengulangi klaim palsunya bahwa pemilu tersebut dicederai, dan memuji massa yang masuk ke Capitol AS.

Facebook dan YouTube juga menghapus video yang sama dari akun Trump. Facebook kemudian menangguhkan akun Trump karena telah menggunakan platform tersebut untuk "menghasut pemberontakan dengan kekerasan terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis," dengan mengatakan risikonya "terlalu besar" untuk membiarkan akun tetap aktif.

CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan pemblokiran itu akan tetap berlaku setidaknya sampai hari pelantikan. (Ant/OL-12)