Bali Democracy Forum 2020 Bahas Kaitan Demokrasi dan Pandemi Covid

FORUM kerja sama tahunan negara-negara demokrasi di Asia-Pasifik, Bali Democracy Forum (BDF), kembali dihelat pada 10 Desember 2020. BDF di masa pandemi covid-19 kali ini berbeda dengan penyelenggaraan biasanya.

Pada BDF ke-13 ini, kegiatan dilakukan dengan pertemuan virtual dan fisik atau tatap muka. Pertemuan fisik dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan konsep hibrida virtual-tatap muka merupakan upaya menyikapi pandemi secara berimbang.

“Pelaksanaan (konsep) hibrid menerapkan standar dan disiplin kesehatan yang ketat, dengan jumlah terbatas. Yang biasanya diundang ratusan, kini yang diundang 50 untuk hadir secara fisik di Bali,” kata Mahendra dalam wawancara virtual dengan Media Group, Selasa (1/12).

“Dengan penyelenggaraan yang baik, protokol kesehatan disiplin, maka memberi sinyal bahwa kita pun mampu melakukan pertemuan hibrid dalam kondisi sulit. Ini juga alasan bagi kita dalam rangka membuka kembali secara bertahap Bali bagi pertemuan-pertemuan internasional,” imbuhnya.

Peserta tamu internasional yang hadir di Bali ialah mereka yang sedang berada di Indonesia. Antara lain, duta besar perwakilan negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil internasional. Mereka menjalani tes usap (swab) sebelum mengikuti acara untuk menjamin tidak terinfeksi covid-19.

Tahun ini, BDF akan mengusung tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'. Mahendra mengatakan BDF mencoba melihat relevansi sistem demokrasi yang kini dihadapkan dengan realita pandemi dan krisis ekonomi.

Dia mengatakan sistem demokrasi dalam menangani pandemi dan krisis ini mempunyai tantangan tersendiri. Secara teoretis dalam konteks kedaruratan, pengambilan keputusan dalam sistem demokratis akan lebih lambat daripada proses di negara yang tidak menerapkan demokrasi.

“Dalam emergency kan semua harus cepat. Tidak bisa terlalu lama karena risikonya menjadi meningkat. Realitanya, dalam proses demokrasi tidak bisa top down atau otoriter tanpa ada proses,” ujar Mahendra.

“Mungkin itu dianggap tantangan. Tetapi kalau kami melihatnya justru tetap diperlukan mekanisme pengambilan keputusan yang melalui proses demokratis karena di situlah segala risiko dan kemungkinan dampak yang tidak diinginkan, bisa diminimalisasi,” jelasnya.

Berbagi pengalaman
Wamenlu mengatakan BDF kali ini juga jadi momentum tiap negara untuk berbagi berpengalaman penanganan pandemi covid-19. Ini dapat menjadi suatu pembelajaran atau lesson learned bagi negara peserta.

“Indonesia mempunyai dinamika sendiri dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Misalnya ketersediaan masker di awal pandemi covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Kita tidak punya kapasitas memasok kebutuhan itu. Tapi dengan langkah cepat dan sungguh-sungguh, kita bisa jadi negara pemasok masker,” kata Mahendra.

“Juga untuk APD, sampai kita mengembangkan prototipe dan produksi bagi ventilator. Jadi lesson learned-nya, bagaimana memobilisasi kondisi sebelumnya, saat belum ada pandemi, dianggap tidak jadi masalah, lalu berhadapan dengan kondisi krisis ini, kita terbangun semua,” imbuhnya.

Dari kacamata ekonomi,  Indonesia juga berubah dalam pemulihan ekonomi. Ketika pemulihan ekonomi 20 tahun lalu, Indonesia tergantung dukungan lembaga keuangan multilateral seperti Asian Monetary Fund (AMF), World Bank, dan Asian Development Bank (ADB).

“Saat ini, kita lakukan itu (pemulihan ekonomi), termasuk untuk fiskal sustainability-nya, dengan proses politik. Yaitu menggali sumber dalam negeri dan mengajukan Perpu menjadi undang-undang. Dan, tidak membuat  keberlanjutan kebijakan fiskal serta makro ekonomi kita sampai goyah,” jelasnya.

Penguatan UMKM
BDF kali ini juga menyoroti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Mahendra menjelaskan dalam konteks resesi ekonomi, sektor yang terdampak adalah UMKM yang memiliki kemampuan terbatas dari segi keuangan dan akses pasar.

“Padahal, demokrasi bermakna apabila bersifat inklusif dan menyeluruh. Di dalam struktur ekonomi dunia, untuk pelaku usaha, lebih dari 50% adalah UMKM. Di Indonesia, di atas 70%. Jadi tidak mungkin sistem demokrasi berjalan sehat jika kondisi UMKM-nya tidak sehat,” ungkapnya.

Karena itu, perbaikan kondisi UMKM jadi isu cukup krusial pada BDF 2020. Wamenlu menyebutkan selama pandemi ini langkah-langkah stimulus  terus dilakukan berbagai negara seperti memberikan kesempatan pelaku UMKM melakukan restrukturisasi pinjaman kredit.

“Selain itu meningkatkan pemahaman, skill, training, serta akses pada platform digital dan internet. Kita tahu karena face to face semakin tidak mudah sehingga perlu proses pemberdayaan ke depan,” tuturnya.

Dalam kaitan dengan proses internasional, pihaknya juga mendorong UMKM meningkatkan akses pada pasar ekspor seperti membantu UMKM dalam hal informasi pasar ekspor, promosi, dan financing.

“Terakhir ialah terus memperbaiki iklim usaha yang berpihak pada UMKM. Termasuk kami juga menyampaikan langkah-langkah dalam UU Cipta Kerja, yakni penyederhanaan memperoleh izin bagi operasional UMKM,” jelasnya.

BDF jadi bagian penting dalam konteks penguatan demokrasi di Indonesia dan seluruh dunia. Mahendra berharap hasil dari forum ini memberikan rujukan bagi pemerintah dan perwakilan negara yang hadir. “Pasalnya, tidak ada pendekatan mujarab bagi semua pihak dalam kondisi saat ini. Dalam konteks itu, kita berpandangan sistem demokrasi tetap paling tepat menghadapi kondisi pandemi dan krisis ini,” tutupnya. (Ifa/S3-25)