Bali Democracy Forum ke-13: Demokrasi dan Pandemi COVID-19

Indonesia akan kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 di Nusa Dua Bali pada 10-11 Desember 2020. BDF yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008, atau sepuluh tahun sejak Reformasi, berawal dari keyakinan bahwa mempromosikan demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia.

Tradisi tahunan diplomasi Indonesia yang bertepatan dengan Hari HAM Internasional ini merupakan forum diskusi yang inklusif dan terbuka untuk membahas tren perkembangan demokrasi, khususnya di kawasan Asia Pasifik. BDF menyediakan platform bagi peserta untuk mendiskusikan demokrasi secara konstruktif terlepas dari tabu politik dan standardisasi yang mengekang.

Dari sudut pandang tertentu, BDF dinilai telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis di kawasan. Tingkat akseptabilitas dan minat yang tinggi dari peserta internasional merupakan respon positif terhadap prinsip BDF yang inklusif.

Dalam forum ini, setiap negara mempunyai dianggap posisi 'unik' dan kiranya dapat mengutamakan saling berbagi pengalaman dan best practice dalam menggali prinsip dan nilai demokrasi yang sesuai dengan kondisi negara masing-masing.

Selama lebih dari satu dekade, tema diskusi di forum dari tahun ke tahun memiliki 'benang merah'. Yaitu menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis di Asia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan politik yang seimbang, menciptakan perdamaian dan stabilitas, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan di daerah.

Pada tahun 2020, dunia menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya: pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk mengambil tindakan demi melindungi warganya dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kondisi tersebut, banyak negara telah melakukan berbagai tindakan, yakni penerapan lockdown, protokol kesehatan, bahkan karantina yang membatasi kebebasan pribadi dan partisipasi demokrasi. Sebuah studi dari INTERNATIONAL IDEA menunjukkan bahwa dalam hal kebebasan berekspresi, 70% negara demokrasi kawasan Asia Pasifik telah mengesahkan undang-undang atau menerapkan kebijakan untuk membatasi kebebasan berkumpul terkait COVID-19.

Erosi kualitas demokrasi telah dimulai sebelum pandemi. Indeks Demokrasi Global pada tahun 2005 berada pada angka 83 dan terus menurun hingga 37 pada tahun 2019. Pandemi tampaknya mempercepat penurunan tersebut.

Pandemi ini menjadi tantangan bagi proses demokrasi, pembangunan ekonomi, sektor kesehatan, dan bidang pembangunan lainnya. Masyarakat menaruh perhatian terhadap penanganan pandemi yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, misalnya kebijakan pembatasan sosial. Di sisi lain, maraknya disinformasi dan misinformasi di masyarakat merupakan salah satu kendala terbesar penanganan pandemi.

Demokrasi menghadapi tantangan dalam aspek ketahanan dan efektivitasnya terkait penangangan pandemi. Berbagai perkembangan politik dan pandemi global saat ini telah menimbulkan kekhawatiran apakah demokrasi mampu menghadapi tantangan saat ini. Bahkan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: "Apakah demokrasi masih relevan?"
Banyak orang, termasuk di Indonesia, berpendapat bahwa 'demokrasi tradisional', terutama di Eropa dan Amerika, kurang efektif dalam menangani pandemi ini dibandingkan dengan negara-negara berlabel 'otokratis'. Misalnya RRT dan Vietnam.

Namun di satu sisi, ada banyak contoh penanganan pandemi yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan transparansi oleh berbagai negara di kawasan, yakni Selandia Baru, Australia, dan Korea Selatan.
Oleh karena itu, BDF ke-13 akan mengangkat tema yang sangat relevan: 'Demokrasi dan Pandemi COVID-19'.

Forum diskusi akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dan tantangan, yaitu:

Apa yang telah dipelajari sejauh ini tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap demokrasi?

Apakah demokrasi telah menyediakan alat yang efektif untuk mengatasi pandemi?

Sejauh mana tekanan ekstrim dari COVID-19 dapat melemahkan tekad partisipan untuk menuruskan demokrasi?

Tema tersebut dipilih berdasarkan pemikiran bahwa ketahanan demokrasi dalam berbagai kondisi bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Keyakinan ini kemudian mendorong masyarakat untuk secara aktif berkontribusi pada proses demokrasi yang inklusif dan pada akhirnya bekerja sama dengan pemerintah dalam memulihkan dan membangun ketahanan di masa depan pasca pandemi.

Melalui BDF, negara-negara akan berbagi pengalaman dan best practices dalam menangani pandemi dan bersama dengan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat membahas langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar demokrasi tetap efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dalam pandemi ini diharapkan BDF tidak hanya mampu berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, serta memajukan kualitas penerapan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai tantangan, tetapi juga dalam mewujudkan perekonomian dan perkembangan politik yang harus seimbang selama dan setelah pandemi.

BDF adalah konferensi internasional pertama yang diadakan secara hybrid selama pandemi COVID 19. BDF tahun ini diselenggarakan dengan menyesuaikan dengan kondisi terkini dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. BDF ke-13 akan mengundang delegasi dari beberapa perwakilan negara dan organisasi internasional yang berbasis di Jakarta untuk hadir di Bali, sedangkan delegasi lainnya akan hadir secara virtual.

Kunci sukses demokrasi adalah semangat inklusif. Salah satu inisiatif baru BDF ke-13 adalah rangkaian Road to Bali Democracy Forum yang dilaksanakan selama September-November 2020. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari 3 pilar yaitu Bali Civil Society and Media Forum (forum organisasi masyarakat sipil dan media), Bali Democracy Student Conference (forum pemuda dan mahasiswa) dan Economic and Business Panel (forum komunitas bisnis dan bisnis) yang melaksanakan prakonsultasi tentang demokrasi dan pandemi COVID-19 dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap demokrasi dan penanganannya terhadap pandemi. (OL-10)