Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ARAB Saudi gagal menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara itu, Tiongkok dan Rusia terpilih untuk masa jabatan tiga tahun.
Kegagalan Arab Saudi malah mendapat respons positif dari kelompok pegiat HAM.
"Pemilihan #HRC hari ini memberikan teguran yang luar biasa kepada #SaudiArabia di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman," bunyi cuitan Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Watch Bruno Stagno.
Baca juga: Indonesia Desak Dewan HAM PBB Usut Dugaan Eksploitasi ABK
"Negara yang tidak terpilih dijauhi mayoritas anggota PBB. Kerajaan menuai apa yang pantas diterima dari pelanggaran HAM dan kejahatan perang di luar negeri," lanjutnya.
Ada 15 kursi yang diperebutkan dari total 47 kursi di badan tersebut. Badan HAM PBB menuai kritik dari organisasi internasional dan Amerika Serikat (AS), lantaran memilih sejumlah negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.
Diketahui, Tiongkok meraih 139 suara dalam pemungutan suara. Jumlah suara tersebut turun dari posisi terakhir saat dipilih, yakni 180 suara pada 2016.
"Ini menunjukkan banyak negara yang mempersoalkan catatan HAM yang buruk di Tiongkok,” tutur Direktur PBB di Human Rights Watch Louis Charbonneau dalam akun Twitter.
Baca juga: Diduga Mata-Mata, 4.000 Pelajar Tiongkok Ditargetkan Otoritas AS
Pakistan dan Uzbekistan terpilih dengan 169 suara, serta Nepal juga terpilih dengan 150 suara. Sementara itu, Arab Saudi hanya mengumpulkan 90 suara.
Rusia dan Kuba termasuk 11 negara yang dipilih tanpa lawan. Semua anggota PBB bisa memberikan suara di setiap wilayah. Pada 2018, Donald Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB.
"Hari ini Majelis Umum PBB sekali lagi memilih negara-negara dengan catatan HAM yang mengerikan," pungkas Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan. Dia pun mengecam aturan keanggotaan di lembaga tersebut.(AFP/OL-11)
KemenHAM RI memastikan lima Program Prioritas Presiden Prabowo sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara.
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia Zahir Yahya mengatakan dukungan untuk Palestina merupakan amanat moral dan spiritual bersama.
Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved