Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ARAB Saudi gagal menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara itu, Tiongkok dan Rusia terpilih untuk masa jabatan tiga tahun.
Kegagalan Arab Saudi malah mendapat respons positif dari kelompok pegiat HAM.
"Pemilihan #HRC hari ini memberikan teguran yang luar biasa kepada #SaudiArabia di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman," bunyi cuitan Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Watch Bruno Stagno.
Baca juga: Indonesia Desak Dewan HAM PBB Usut Dugaan Eksploitasi ABK
"Negara yang tidak terpilih dijauhi mayoritas anggota PBB. Kerajaan menuai apa yang pantas diterima dari pelanggaran HAM dan kejahatan perang di luar negeri," lanjutnya.
Ada 15 kursi yang diperebutkan dari total 47 kursi di badan tersebut. Badan HAM PBB menuai kritik dari organisasi internasional dan Amerika Serikat (AS), lantaran memilih sejumlah negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.
Diketahui, Tiongkok meraih 139 suara dalam pemungutan suara. Jumlah suara tersebut turun dari posisi terakhir saat dipilih, yakni 180 suara pada 2016.
"Ini menunjukkan banyak negara yang mempersoalkan catatan HAM yang buruk di Tiongkok,” tutur Direktur PBB di Human Rights Watch Louis Charbonneau dalam akun Twitter.
Baca juga: Diduga Mata-Mata, 4.000 Pelajar Tiongkok Ditargetkan Otoritas AS
Pakistan dan Uzbekistan terpilih dengan 169 suara, serta Nepal juga terpilih dengan 150 suara. Sementara itu, Arab Saudi hanya mengumpulkan 90 suara.
Rusia dan Kuba termasuk 11 negara yang dipilih tanpa lawan. Semua anggota PBB bisa memberikan suara di setiap wilayah. Pada 2018, Donald Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB.
"Hari ini Majelis Umum PBB sekali lagi memilih negara-negara dengan catatan HAM yang mengerikan," pungkas Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan. Dia pun mengecam aturan keanggotaan di lembaga tersebut.(AFP/OL-11)
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
KAPOLDA Banten Irjen Hengki mengatakan implementasi KUHP baru dan KUHAP baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 membawa pergeseran besar dalam sistem peradilan Indonesia.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Dauh Peken 5, Tabanan, Bali untuk memastikan pemenuhan hak pangan bergizi anak.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Pengadilan Cili menelaah pengaduan kejahatan perang terhadap mantan penembak jitu Israel, Rom Kovtun, atas dugaan pelanggaran HAM saat bertugas di Gaza.
Ponsel aktivis Boniface Mwangi diretas polisi Kenya menggunakan teknologi Cellebrite asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved