Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
“TUJUH puluh lima tahun sejak berdirinya PBB dan 50 tahun sejak penandatanganan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), dunia masih jauh dari penghapusan total senjata nuklir.”
Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Pertemuan Tingkat Tinggi Peringatan dan Promosi Hari Internasional Penghapusan Total Senjata Nuklir yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (2/10).
Menlu RI menambahkan tidak adanya kemajuan dalam upaya penghapusan arsenal nuklir mengakibatkan timbulnya trust deficit di antara negara-negara di dunia.
Baca juga: Satu WNI Tewas Saat Adu Tembak Militer Lawan Kelompok Abu Sayaf
Untuk mencapai penghapusan total senjata nuklir, Retno menggarisbawahi tiga hal penting. Pertama, penerapan dan penegakkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (Nuclear Non- Proliferation Treaty).
"Partisipasi penuh dan komitmen dari seluruh negara termasuk negara pemilik senjata nuklir sangat diperlukan," tegas Retno dalam sebuah keterangan yang disampaikan Kemenlu, Sabtu (3/10).
Kedua, penguatan mekanisme dan arsitektur perlucutan senjata global. Beberapa mekanisme perlucutan senjata seperti Konferensi Perlucutan Senjata (Conference of Disarmament), larangan uji coba nuklir komprehensif (CTBT) dan mekanisme lainnya harus diupayakan penegakannya agar tujuan penghapusan total senjata nuklir dapat tercapai.
Ketiga, memastikan perlucutan senjata nuklir dapat berdampak positif pada kesejahteraan dunia.
Retno menegaskan pandemi covid-19, merupakan pengingat untuk semua perlindungan manusia dan kemanusiaan hanya dapat tercapai melalui solidaritas global dan bukan melalui senjata nuklir.
Menlu RI menutup pidatonya dengan menyampaikan mempertahankan keberadaan senjata nuklir adalah jelas situasi zero-sum, sementara pemusnahan total senjata nuklir akan memastikan keberlangsungan umat manusia ke depan.
Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75 yang berlangsung sejak 21 September 2020 hingga hari ini. (OL-1)
Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengusulkan pembekuan program nuklir Korea Utara dengan imbalan kompensasi, sekaligus meminta Tiongkok menjadi mediator.
Korea Utara memperingatkan bahwa ambisi nuklir Jepang harus dihentikan 'dengan biaya apa pun' karena dinilai mengancam stabilitas Asia dan keamanan global.
Nuklir bukan hanya untuk energi, namun juga untuk kesehatan dan riset medis
Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan dukungan tenaga ahli untuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Indonesia dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Moskow
RISET terbaru Korea Institute for Defense Analyses menyebut kemampuan nuklir Korea Utara selama ini diremehkan.
Kepala Divisi Riset Keamanan Nuklir KIDA, Lee Sang-kyu, memperkirakan nuklir Korea Utara kemungkinan mencapai 127 sampai 150.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved