Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Tiongkok Kecam AS di Sidang DK PBB

(AFP/Van/X-11)
26/9/2020 07:55
Tiongkok Kecam AS di Sidang DK PBB
Pertemuan DK PBB menjadi pertarungan antara Tiongkok dan AS.(AFP)

TIONGKOK mengecam Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB. Ini terkait dengan kritik AS sebelumnya
terhadap cara Tiongkok menangani virus korona.

Dalam pembukaan sidang itu, Presiden AS Donald Trump berpidato dan menuntut Tiong kok bertanggung jawab atas tersebarnya wabah covid-19 ke seluruh dunia.

“AS memiliki hampir 7 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 200.000 kematian saat ini. Dengan teknologi dan sistem medis paling canggih
di dunia, mengapa AS memiliki kasus dan kematian yang paling banyak?” kata Zhang Jun, Duta Besar Tiongkok untuk PBB.

“Jika seseorang harus dimintai pertanggungjawaban, itu pasti beberapa politikus AS sendiri. AS harus memahami bahwa kekuatan besar harus
berperilaku seperti kekuatan besar,” tambahnya.

Zhang Jun menambahkan, langkah-langkah Washington justru membuat AS sulit mendapat dukungan internasional. Senada, Menteri Luar Negeri
Rusia Sergey Lavrov mencatat bahwa pandemi telah memperdalam perbedaan antar negara.

Tak mengherankan jika perselisihan pun dapat terjadi dan semakin memburuk. “Kami melihat upaya dari tiap-tiap negara untuk menggunakan
situasi saat ini memajukan kepentingan sempit mereka untuk menyelesaikan masalah dengan pemerintah yang tidak diinginkan atau pesaing geopolitik,” kata
Lavrov.

Permintaan Afrika

Beberapa pemimpin negara Afrika menggunakan momen sidang PBB itu untuk meminta tambahan bantuan internasional karena covid-19 dikhawatirkan menghambat
pembangunan di negara mereka.

“Kami berharap bantuan keuangan yang setara dengan krisis ekonomi saat ini. Utangutang juga harus dihapus,” ungkap Presiden Niger, Mahamadou Issoufou.

Kelompok G-20 sebelumnya telah menunda pembayaran utang untuk negaranegara miskin sampai akhir 2020.

Uni Afrika kini meminta perpanjangan moratorium itu hingga 2021 karena krisis covid-19 sudah memengaruhi pembangunan di negara mereka. (AFP/Van/X-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya