Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Keamanan (DK) PBB secara konsensus telah mensahkan resolusi DK PBB 2543 mengenai perpanjangan mandat UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam setahun ke depan.
UNAMA adalah misi PBB yang memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Afghanistan. Di antaranya, pembangunan politik, termasuk penguatan institusi pemerintahan, kemudian negosiasi perdamaian, penegakan HAM dan perlindungan rakyat sipil.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan resolusi tersebut disusun oleh Indonesia dan Jerman, selaku fasilitator atau copenholder isu Afghanistan di DK PBB. Kedua negara juga memimpin negosiasi pembahasan resolusi.
Baca juga: Akhiri Presidensi DK PBB, Indonesia Hasilkan Empat Resolusi
Pengesahan mandat UNAMA ini terjadi pada titik kritis dan sangat diperlukan untuk mendukung Negosiasi Perdamaian Afghanistan yang baru saja dimulai. Adapun, Indonesia juga berpartisipasi dalam pembukaan negosiasi tersebut.
“Hal ini sejalan dengan statement Indonesia di pembukaan Afghanistan Peace Negotiations, bahwa dunia harus memberikan dukungan agar negosiasi berjalan lancar dengan hasil baik,” tutur Retno dalam press briefing virtual, Kamis (17/9).
Dalam Resolusi 2543 dimuat beberapa elemen baru yang secara jelas memberikan dukungan bagi Afghanistan. Terutama dalam proses perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.
Beberapa elemen mencakup dimulainya Afghanistan Peace Process (APP) pada 12 September 2020, dampak covid-19 terhadap Afghanistan dan peran UNAMA dalam mendukung Afghanistan, berikut pentingnya Afghan-led and Afghan-owned Peace Process.
Baca juga: Indonesia Desak Israel Batalkan Rencana Aneksasi Palestina
Dengan disahkannya resolusi tersebut, secara keseluruhan ada empat resolusi yang disahkan DK PBB atas inisiasi Indonesia dan Jerman, sebagai copenholder isu Afghanistan di DK PBB periode 2019-2020.
Retno telah mengirim utusan khusus Menlu RI, Desra Percaya, ke Qatar untuk mendukung proses perdamaian melalui Host Country Support Group (HCSG). Kelompok itu terdiri dari Qatar, Indonesia, Jerman, Norwegia dan Uzbekistan, serta kontak langsung dengan pihak terkait.
“Indonesia bersama dengan anggota HCSG lainnya mendukung penuh proses damai yang bersifat Afghan-led dan Afghan-owned. Indonesia mengharapkan segera dicapainya kesepakatan yang berdampak langsung kepada rakyat Afghanistan,” tutup Retno.(OL-11)
Kemenlu RI tegaskan komitmen multilateralisme di seminar PBB ke-80. Indonesia dukung UN 80 Initiative untuk sistem PBB yang lebih efektif, inklusif, dan relevan.
Kemenlu RI pastikan keselamatan WNI di Iran usai serangan udara AS & Israel pada 28 Februari 2026. Simak hotline darurat KBRI Tehran dan situasi terkini di sana.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menegaskan keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) nantinya sepenuhnya berada di bawah kendali nasional.
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan kasus virus Nipah di India, khususnya di negara bagian Benggala Barat, India timur.
K PBB cabut sanksi terhadap eks kelompok HTS. Langkah ini memperkuat legitimasi transisi politik Presiden Ahmed al-Sharaa pascajatuhnya rezim Assad di Suriah.
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Resolusi serukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Donald Trump, mencakup pembentukan pasukan internasional dan jalur menuju negara Palestina.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 membuka babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved