PBB Tolak Permintaan AS untuk Kembalikan Sanksi Iran

PBB, Selasa (25/8), menolak permintaan kontroversial Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan kembali sanksi internasional bagi Iran.

Indonesia, yang menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB mengatakan PBB tidak bisa menerima permintaan AS.

"PBB tidak berada dalam posisi mengambil langkah memenuhi permintaan AS," ujar Duta Besar Indonesia untuk PBB Dian Triansyah Djani.

Dalam konferensi video tentang Timur Tengah, Dian menggarisbawahi minimnya konsensus dalam DK PBB terkait permintaan AS itu sebagai alasan utama.

Baca juga: Pesawat Pengintai AS Terbang di Atas Zona Latihan Militer Tiongkok

Washington menuding Teheran gagal menjalankan syarat-syarat dalam kesepakaran nuklir Iran 2015 dan menuntut DK PBB memberlakukan kembali sanksi untuk negara itu.

AS bersikeras mereka memiliki hak untuk memicu prosedur yang disebut snapback itu meski mereka telah keluar dari kesepatan nuklir itu pada dua tahun lalu.

Langkah pemerintahan Presiden Donald Trump itu mengancam menghancurkan kesepakatan nuklir Iran itu serta memperburuk hubungan AS dengan negara lain yang terlibat dalam kesepakatan nuklir tersebut.

Sebanyak 13 dari 15 anggota DK PBB telah menyurati Indonesia dan menyatakan keberatan mereka atas permintaan AS tersebut.

"AS saat ini sendirian. Mereka bertekad merusak kesepakatan nuklir dengan Iran saat mereka telah menjatuhkan sanksi pada Iran," ujar seorang diplomat yang tidak mau diungkapkan identitasnya.

Seorang diplomat lainnya mengatakan saat permintaan AS ditolak oleh hampir seluruh anggota DK PBB, masalah harusnya sudah selesai.

Namun, AS tida memandangnya demikian.

"Kami mengingatkan anggota DK PBB mengenai hak kami berdasarkan Resolusi 2231 itu untuk meminta snapback. Kami bersikeras melakukan itu saat tidak adanya keberanian dan kejelasan moral dari DK PBB," tuding Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft.

Sebelumnya, Washington menuding DK PBB berpihak pada Ayatollah.

Langkah AS yang tidak pernah digunakan sebelumnya terjadi setelah 'Negeri Paman Sam' itu dipermalukan di DK PBB pada awal bulan ini setelah mereka gagal mendapatkan dukungan atas resolusi untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. (AFP/OL-1)