Mayoritas Anggota DK PBB Tolak Usulan AS untuk Sanksi Iran

UPAYA Amerika Serikat (AS) untuk kembali memberlakukan sanksi internasional terhadap Iran kembali menemui jalan buntu. Pada Jumat (21/8) sebagian besar anggota Dewan Keamanan (DK) PBB menyatakan menentang usulan itu.

Dalam 24 jam sejak Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan menghitungan mundur 30 hari untuk kembalinya sanksi PBB terhadap Iran, termasuk embargo senjata, 13 negara dari 15 anggota DK PBB telah menulis surat untuk menentangnya.

Baca juga: Eks Penasihat Trump, Bannon Sebut Dirinya Korban Politik

Negara-negara tersebut adalah sekutu lamanya Inggris, Prancis, Jerman dan Belgia. Begitu pula dengan Tiongkok , Rusia, Vietnam, Niger, Saint Vincent and the Grenadines, Afrika Selatan, Indonesia, Estonia dan Tunisia, menurut kantor berita Reuters.

AS menuduh Iran melanggar kesepakatan 2015 untuk menghentikan mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan keringanan sanksi. Presiden AS Donald Trump, juga mengatakan kesepakatan yang berakhir pada 2018 itu adalah yang terburuk.

Namun, para diplomat mengatakan Rusia, Tiongkok, dan banyak negara lain menolak menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Sehingga, Pompeo kembali memperingatkan Rusia dan Tiongkok terhadap hal itu pada Jumat.

Dia bahkan mengancam AS akan tetap mengambil tindakan jika mereka menolak untuk menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran. Pemerintahan Trump pun menyatakan bahwa penghitungan mundur 30 hari untuk snapback telah dimulai. Snapback merupakan upaya mengembalikan semua sanksi PBB yang dikenakan untuk Iran.

"Kami tidak membutuhkan izin siapa pun," kata utusan khusus AS untuk Iran, Brian Hook.

"Iran melanggar komitmen nuklir sukarela. Syaratnya telah dipenuhi untuk memulai snapback. Jadi kami sekarang sudah mulai melakukan snapback."

Dia menambahkan bahwa adanya negara yang mendukung atau menentang bukanlah materi. Bahkan hari pertama dari proses hitung mundur 30 hari telah dimulai pada Jumat.

Adapun, AS mengambil langkah itu, setelah DK dengan tegas menolak tawarannya pekan lalu untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir pada bulan Oktober. Hanya Republik Dominika yang bergabung dengan Washington dalam pemungutan suara.

Baca juga: WHO Sebut Korupsi APD Saat Pandemi Sebagai Pembunuhan

Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi segera menolak langkah AS, yang menurutnya pasti gagal. Sementara, Republik Dominika belum menulis surat kepada dewan untuk menyatakan posisinya dalam mendorong snapback sanksi.

Di bawah tekanan Washington, tampaknya semua sanksi PBB harus diberlakukan kembali pada tengah malam atau 00:00 GMT (8pm waktu New York) pada 19 September atau beberapa hari sebelum Trump akan berpidato di depan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB.(AlJazeera/OL-6)