Uni Afrika Tangguhkan Keanggotaan Mali

UNI Afrika telah menangguhkan keanggotaan Mali setelah tentara pada Selasa (18/8) menggulingkan presiden dan pemerintahannya.

Dewan Perdamaian dan Keamanan Pan-Afrika, Rabu (19/8), mengatakan penangguhan akan tetap berlaku sampai pemulihan tatanan konstitusional di negara Afrika Barat itu selesai.

Mereka juga menuntut agar Presiden Boubacar Keita dan pejabat senior lainnya dibebaskan.

Dalam perkembangan terkait, Nigeria--negara berpenduduk terbesar di Afrika--mengutuk kudeta di Mali, menuntut pemulihan tatanan konstitusional segera.

Baca juga: Kolonel Goita Nyatakan Diri Sebagai Pemimpin Junta Mali

"Pemerintah Nigeria dengan tegas mengutuk kudeta yang terjadi di Mali dan menuntut pemulihan segera dan tanpa syarat tatanan konstitusional," ujar Menteri Luar Negeri Nigeria Geoffrey Onyeama, Rabu (19/8).

“Kami menyambut baik aktivasi mendesak kekuatan ECOWAS Standby,” tambah Onyeama mengacu pada Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat, sebuah blok politik dan ekonomi beranggotakan 15 anggota yang berpengaruh.

Keita mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (18/8) setelah ditahan tentara. Perdana Menteri Boubou Cisse juga ditahan.

Ketegangan meletus di Mali pada 2012 setelah kudeta yang gagal dan pemberontakan oleh separatis Tuareg yang pada akhirnya memungkinkan kelompok militan yang terkait dengan al-Qaeda untuk mengambil kendali bagian utara negara itu.

Keita, 75, berkuasa pada 2013 tetapi dikritik sejumlah pihak yang mengatakan dia gagal melindungi mereka dari serangan teroris yang kebanyakan terjadi di bagian utara dan tengah negara itu.

Mali, salah satu negara termiskin di dunia, menderita akibat kehadiran beberapa kelompok teror, meskipun terdapat pasukan penjaga perdamaian Prancis, Mali, dan PBB yang melakukan operasi kontraterorisme.

Perjanjian perdamaian 2015 antara pemerintah dan kelompok pemberontak Tuareg gagal terlaksana. (AA/OL-1)