Tiongkok Ancam Balas Aksi AS

AMERIKA Serikat resmi mengakhiri hubungan dagang istimewa dengan Hong Kong, kemarin, setelah Presiden Donald Trump menandatangani RUU baru. AS juga akan menerapkan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemberlakuan UU Keamanan di Hong Kong.

Langkah AS itu menuai reaksi keras dari Beijing yang mengatakan siap membalas sanksi. Kelak, Tiongkok juga akan menerapkan sanksi lebih ketat bagi institusi dan individu asal AS.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan langkah Trump tersebut merupakan pelanggaran norma hubungan internasional. Hal itu merupakan gangguan serius untuk urusan dalam negeri Tiongkok.

“Pemerintah Tiongkok dengan tegas menentangnya dan mengutuknya. Untuk melindungi kepentingan kami yang sah, Tiongkok akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjatuhkan sanksi terhadap institusi dan individu AS yang terkait,” ungkap pernyataan itu seperti dilansir harian South China Morning Post, kemarin.

Tiongkok belum memberikan perincian tentang sanksi yang akan diberlakukan. Akan tetapi, balasan Tiongkok tentu akan lebih tegas. Selain itu, upaya AS untuk menggagalkan implementasi hukum keamanan nasional di Hong Kong dinilai hanya akan berakhir sia-sia.

“Sanksi Tiongkok akan mengikuti pola penanggulangannya terhadap entitas AS dan empat individu AS atas masalah terkait Xinjiang. Itu akan bersifat timbal balik dalam jumlah dengan tindakan AS,” kata Chen Long, mitra lembaga penelitian independen Pleno.

Menurutnya, Senator AS Chris Van Hollen dan Patrick Toomey, yang memperkenalkan RUU di Senat AS, mungkin masuk daftar pembalasan Tiongkok. Senator Josh Hawley dan beberapa anggota Kongres mungkin juga menjadi sasaran.

Sebelumnya, Trump mengesahkan UU baru terkait dengan Hong Kong serta perintah eksekutif yang mengakhiri perlakuan perdagangan istimewa dengan Hong Kong. Dalam menandatangani UU tersebut, Trump mengatakan Hong Kong akan diperlakukan sama seperti daratan.

“Tidak ada hak istimewa khusus, tidak ada perlakuan ekonomi khusus, dan tidak ada ekspor teknologi sensitif,” katanya.

Kasus di laut

AS juga terus mengamati perkembangan klaim Tiongkok di Laut China Selatan. Saat ini, seperti diulas South China Morning Post, Tiongkok diam-diam telah melakukan serangkaian proyek atau operasi sipil dan ilmiah untuk mengonsolidasikan klaim mereka tersebut.

Tiongkok telah mendirikan pusat penyelamatan maritim di Sansha, sebuah kota setingkat prefektur di Pulau Woody atau Tiongkok sebut Yongxing. Hal itu juga melibatkan penelitian dan infrastruktur minyak yang tidak diungkapkan sebelumnya.

Para pengamat mengatakan pendekatan multiguna dimaksudkan untuk memperkuat kehadiran Tiongkok dan mengonsolidasikan kontrol terhadap perairan itu. Itu didasari berulang kalinya negara-negara lain mempertanyakan klaim Tiongkok di laut yang diduga menyimpan banyak sumber daya itu.

“Sebuah pendekatan yang beragam dapat menunjukkan kedaulatan Tiongkok, dan mengelola urusan terkait dan memberikan layanan kepada orang lain di kawasan itu dapat menempatkan Tiongkok pada posisi yang lebih kuat,” kata Zhang Mingliang, spesialis studi Laut China Selatan di Universitas Jinan, Kota Guangzhou, Tiongkok selatan. (X-11)