APLIKASI pelacak kontrak covid-19 milik pemerintah Qatar memicu kecaman karena dianggap melanggar privasi warga.
Seperti negara lain di dunia, Qatar beralih ke ponsel untuk melacak pergerakan warga mereka dan melacak siapa saja yang melakukan kontak dengan mereka. Hal itu membantu pemerintah mengawasi infeksi covid-19 dan memperingatkan warga mengenai kemungkinan tertular.
Aplikasi itu menggunakan bluetooth untuk menge-ping ponsel terdekat yang bisa dihubungi jika penggunannya berada di dekat orang yang bergejala atau positif covid-19.
Baca juga: Langgar Jam Malam Covid-19, Presiden Austria Minta Maaf
Namun, akses aplikasi itu terhadap keberadaan penggunannya memicu ketakutan pelanggaran privasi.
Selain itu, aplikasi versi Qatar ini juga memaksa pengguna gawai Android untuk mengizinkan akses ke galeri foto dan video serta mengizinkan aplikasi itu melakukan sambungan telepon tanpa izin.
"Saya tidak mengerti mengapa aplikasi ini membutuhkan izin-izin itu," ujar seorang warganet di Facebook.
Justin Martin, seorang dosen jurnalisme di Qatar, memperingatkan pemerintah bahwa memaksakan aplikasi semacam itu bisa mengikis kepercayaan warga.
Pemerintah Qatar meluncurkan aplikasi Ehteraz, yang berarti waspada, pada April dan pada Jumat (22/5), mengharuskan seluruh warga untuk meng-install aplikasi itu di ponsel mereka.
Warga yang tidak meng-install aplikasi itu terancam hukuman penjara selama tiga tahun. (AFP/OL-1)
