Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
POLEMIK laut Natuna utara mendapatakan respon dari pemerintah Tiongkok. Pihak Negeri Tirai Bambu menilai persoalan ini dapat dituntaskan tanpa menambah kegaduhan terlebih kabel diplomasi Indonesia-Tiongkok sangat kuat dan erat.
"Saya tidak tahu persis apa yang terjadi dengan situasi ini, tapi saya tahu isu ini antara kami dan menyelesaikan dengan baik. Menghandle dengan baik, kami juga bisa mendiskusikan dan membicarakannya, mencarikan solusinya," terang Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian usai menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (16/1).
Menurut dia, hubungan Indonesia dengan Tiongkok berjalan lebih erat terlebih saat kedua negara dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Xi Jinping. Namun kondisi itu tak menjamin kemunculan masalah yang membuat perbedaan pandangan kedua pihak.
Untuk itu, kata dia, dirinya menemui Mahfud MD dan sejumlah pejabat pemerintah Indonesia lain untuk menyelesaikan persoalan di Natuna. Informasi yang menyebut adanya pencurian ikan oleh nelayan Tiongkok perlu diluruskan supaya tidak menambah kegaduhan dan mengganggu hubungan kedua negara.
"Kita bisa menjadi teman baik, menjadi tetangga yang baik, kita bisa mendiskusikan membicarakan tentang apapun dalam hubungan pertemanan dan kami bisa bedialog dan berbicara tentang bagaimana mencari solusi dari masalah ini, dengan jalan yang proper," paparnya.
Selain itu, Xiao mengatakan Tiongkok dan Indonesia akan lebih menggali potensi baru dalam kerja sama dalam bidang ekonomi. "Jadi kami akan melakukan hubungan lebih progresif diantara Tiongkok dan Indonesia," pungkasnya. (OL-4)
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dengan pendanaan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Proyek ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Natuna, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai kawasan industri.
Kapolres Natuna, AKBP Novyan Aries Efendie memimpin langsung pengecekan di sejumlah lokasi vital.
Warga berharap kepastian ini segera terealisasi, mengingat banyak dari mereka menggantungkan hidup dari pertanian.
Balai KHIT Kepri berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Pembangunan SPAM Sedanau merupakan program Komisi V DPR RI tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved