Sudan Teken Kesepakatan Damai dengan Faksi Pemberontak

Kesepakatan itu ditandatangani antara pemerintah Sudan dan sebuah faksi dari Front Revolusioner Sudan (SRF) yang dikenal sebagai ‘Center Track’, menurut sebuah pernyataan oleh otoritas transisi Sudan.

Kesepakatan itu bisa membuka jalan bagi perjanjian damai dengan lebih banyak faksi SRF, serta kelompok pemberontak lainnya. Perjanjian itu disepakati di Juba, ibu kota Sudan Selatan, tempat pembicaraan dimulai awal bulan ini.

Upaya negosiasi untuk mengakhiri pemberontakan di provinsi-provinsi Sudan yang luas telah menjadi tujuan penting bagi pemerintah transisi. Mereka berusaha untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang terpukul dengan memangkas pengeluaran militer, yang menghabiskan banyak anggaran nasional.

Dewan Berdaulat militer-sipil transisi mengambil alih kekuasaan pada Agustus, hanya beberapa bulan setelah aski pro-demokrasi yang mendorong militer Sudan menggulingkan mantan Presiden Omar al-Bashir pada April 2019.

"Sudah waktunya untuk mendorong perdamaian, dan bagi Sudan untuk hidup dalam perdamaian dan stabilitas setelah beberapa dekade perang dan kehancuran," kata Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, Wakil Kepala Dewan Berdaulat, yang memimpin delegasi pemerintah pada pembicaraan tersebut. .

Delegasi kembali ke Khartoum Selasa malam, tetapi dijadwalkan untuk bertolak ke Juba lagi akhir pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan dengan kelompok-kelompok pemberontak lainnya.

"Kereta perdamaian telah berangkat," kata al-Tom Hugo, Wakil Kepala SRF. Dia menandatangani kesepakatan atas nama faksi ‘Center Track’, yang mewakili daerah-daerah di Sudan tengah.

Al-Hadi Idris, Kepala SRF, menyebutnya sebagai terobosan besar dan mengatakan fraksinya mendukung revolusi dan lembaga-lembaga transisi.

SRF adalah bagian dari gerakan prodemokrasi yang memimpin perlawanan melawan Al-Bashir, tetapi tidak sepenuhnya mendukung kesepakatan pembagian kekuasaan militer-sipil. Kesepakatan itu mencakup tenggat enam bulan untuk mencapai perdamaian, yang berakhir Februari.

Putaran pembicaraan saat ini juga termasuk menyertakan kelompok pemberontak tunggal terbesar di Sudan, Sudan Liberation Movement-North yang dipimpin oleh Abdel-Aziz al-Hilu.

Gerakan yang dipimpinnya menyerukan negara sekuler tanpa peran agama dalam pembuatan undang-undang, pembubaran semua milisi Al-Bashir dan pembenahan militer Sudan.

Kelompok itu mengatakan jika tuntutannya tidak dipenuhi, mereka akan menuntut penentuan nasib sendiri di daerah-daerah yang dikontrolnya di provinsi Nil Biru dan Kordofan Selatan.

Kelompok pemberontak besar lainnya, Sudan Liberation Movement/Army, menolak pemerintah transisi dan tidak ikut dalam perundingan. (Sydney Morning Herald/Hym/OL-09)