Parlemen Inggris Setujui Revisi Kesepakatan Brexit

PARLEMEN Inggris, Jumat (20/12), memberikan persetujuan awal untuk revisi kesepakatan perceraian dari Uni Eropa (Brexit) yang menimbulkan bentrokan berisiko tinggi dengan Brussels terkait hubungan masa depan kedua belah pihak.

Pemungutan suara yang menghasilkan 358 berbanding 234 membuka jalan bagi Perdana Menteri Boris Johnson memenuhi janjinya dalam pemilu untuk menyelesaikan Brexit tanpa penundaan lebih lanjut pada 31 Januari 2020/

Tetapi itu juga mendorong Inggris dan 27 negara anggota Uni Eropa yang tersisa lebih dekat ke tepi jurang lain yang dapat mengakhiri dekade perdagangan bebas ketika periode transisi pasca-Brexit ditutup pada akhir 2020.

Sebuah jajak pendapat cepat minggu lalu memberi Partai Konservatif yang pro-Brexit kemenangan mayoritas dengan 365 kursi di House of Commons (Majelis Rendah) yang beranggotakan 650 orang.

Sementara partai oposisi utama, Partai Buruh yang tak lagi memegang kekuasaan sejak 2010, terjerembab ke kekalahan terburuk sejak 1935.

Baca juga : Inggris Pastikan Brexit Tetap di 2020

Kemenangan Johnson menghilangkan keraguan apakah Inggris akan menindaklanjuti hasil referendum 2016 dan menjadi negara pertama yang meninggalkan UE.

Proses Brexit telah menjadi perjalanan berbatu selama 47 tahun yang membuat Brussels dan London bertengkar karena kontrol mata uang dan yang hukumnya diutamakan dalam bidang tertentu.

Kampanye Brexit 2016 juga didominasi oleh perdebatan tentang migran dan hak Inggris untuk mengontrol perbatasannya.

"Kami selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan Brexit," ujar Johnson setelah pemungutan suara.

Majelis Rendah diharapkan secara resmi menyetujui ketentuan pemisahan versi Johnson pada 9 Januari.

Namun Inggris tetap merupakan negara yang terbelah secara politik di mana argumen tentang Eropa terus berkobar.

Baca juga : Janji Brexit pada 2020, Johnson Janji Kerahkan Seluruh Tenaga

Pemimpin buruh Jeremy Corbyn mengundurkan diri setelah kegagalan pemilu.

Tetapi dia mengatakan kepada parlemen sebelum pemungutan suara Jumat bahwa Johnson menempatkan negara itu pada 'arah yang ceroboh' yang menyerahkan kekuasaan pada bisnis besar.

"Kami masih percaya itu adalah kesepakatan yang mengerikan," kata Corbyn.

Perceraian resmi Inggris pada 31 Januari akan diikuti oleh masa transisi 11 bulan.

London dan Brussels seharusnya menggunakan waktu untuk menegosiasikan perjanjian baru yang komprehensif yang mencakup segala sesuatu mulai dari perdagangan hingga keamanan dan perlindungan data. (AFP/OL-7)