LUKSEMBURG mendorong negara-negara Uni Eropa (UE) untuk mengakui Palestina, sebagai tanggapan terhadap deklarasi Amerika Serikat (AS) baru-baru ini bahwa negara itu tidak lagi memandang permukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional, berita Channel 13 melaporkan.
Para menteri luar negeri UE, bulan depan, akan membahas apakah blok beranggotakan 28 negara harus memodifikasi kebijakan Timur Tengah mereka di tengah meningkatnya kekhawatiran aktivitas permukiman Israel dan langkah-langkah diplomatik AS merusak harapan untuk solusi dua negara.
"Jika kita menginginkan solusi dua negara, kita perlu membantu dan mendorong kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi yang serius dan kredibel," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell kepada wartawan, Senin (9/10), saat memimpin pembicaraan antara para menteri.
Irlandia dan Luksemburg termasuk di antara sekelompok kecil negara yang ingin masalah ini dimasukkan dalam agenda.
Baca juga: Pesawat Israel Serang Fasilitas Hamas di Gaza
Borrell mengatakan para menteri akan membahas situasi di Timur Tengah ketika mereka bertemu lagi di Brussels pada 20 Januari.
Sikap lama UE adalah perjanjian perdamaian antara Israel dan Palestina harus didasarkan pada gagasan dua negara dalam perbatasan pra-1967 dengan Jerusalem sebagai ibu kota bersama mereka.
Blok ekonomi mapan itu juga menentang ekspansi permukiman Israel dan menegaskan itu ilegal menurut hukum internasional.
AS mengumumkan doktrin baru 'Negeri Paman Sam' bulan lalu yang tidak menganggap permukiman Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.
Pemerintahan Donald Trump juga mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengakui aneksasi Israel atas Dataran Tinggi Golan.
"Beberapa negara Uni Eropa khawatir langkah-langkah AS semacam itu mungkin akan segera terjadi lagi," kata Borrell.
Dalam sepucuk surat kepada Borrell, Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn mengatakan harapan untuk solusi dua negara telah dicopot sepotong demi sepotong dan hari demi hari. Karena itu, sudah saatnya bagi UE untuk mempertimbangkan mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
"Kebijakan permukiman dan penghancuran berisiko menggantikan solusi dua negara dengan realitas satu negara, yang ditandai konflik yang terus-menerus, pendudukan, dan hak yang tidak setara," tegas Asselborn.
"Inilah saatnya untuk memulai debat di Uni Eropa tentang peluang pengakuan negara Palestina oleh semua negara Anggotanya,” imbuhnya.
Dia mengatakan setiap keputusan UE untuk mengakui Palestina adalah sebuah pengakuan sederhana hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.
"Pengakuan itu sama sekali tidak akan diarahkan untuk melawan Israel,'' terangnya.
Tampaknya tidak mungkin kebijakan Uni Eropa akan banyak berubah. Borrell mencatat negara-negara UE sangat terpecah dalam cara menangani gerakan perdamaian Timur Tengah. (Times of Israel/Al Jazeera/OL-2)
