Suriah Tolak Keterlibatan Pihak Eksternal dalam Komite Konstitusi

MENTERI Luar Negeri Suriah Walid al-Muallem dalam pidatonya kepada Majelis Umum PBB, Sabtu (28/9) waktu setempat, mengatakan tidak ada batas waktu yang diberlakukan pada komite konstitusi baru yang diumumkan.

Damaskus bersikeras komite dijalankan sepenuhnya oleh Suriah tanpa prasyarat yang ditetapkan negara lain.

"Komite harus independen. Rekomendasi-rekomendasinya harus dibuat secara independen, tanpa campur tangan dari negara atau pihak mana pun," ujarnya kepada majelis.

Komentarnya menyusul dokumen PBB yang dirilis pada Sabtu (28/9) yang menunjukkan komite baru diberi mandat untuk mengubah konstitusi Suriah saat ini atau menulis yang sepenuhnya baru.

Editor diplomatik Al Jazeera di PBB, James Bays, mengatakan komite konstitusi akan mencakup 150 orang--50 dari pemerintah Suriah, 50 dari oposisi, dan 50 dipilih oleh PBB dan anggota masyarakat sipil Suriah.

Baca juga: Pemilu Afghanistan Dilakukan di Tengah Kekhawatiran Serangan

Selain itu, Bays mengatakan akan ada kelompok lebih kecil yang akan melakukan negosiasi dengan 45 anggota-15 orang dari tiga kelompok masing-masing.

Dokumen itu menambahkan, begitu proses penyusunan konstitusi selesai, pemilihan umum yang bebas dan adil akan diadakan di Suriah di bawah pengawasan badan dunia.

Komite itu dinegosiasikan utusan PBB untuk negara yang dilanda perang, Geir Pedersen, dan telah diterima pemerintah dan oposisi Suriah.

Berbicara kepada Al Jazeera dari luar markas PBB, Pedersen mengatakan dia menjamin pemilu akan didasarkan pada aspirasi rakyat Suriah.

"Orang-orang Suriah akan duduk bersama untuk pertama kalinya setelah delapan setengah tahun mengerjakan konstitusi mereka sendiri," ujarnya.

Pedersen mengatakan mandatnya adalah untuk memastikan semua warga Suriah diizinkan untuk memilih dalam pemilu yang berlangsung bebas dan adil--termasuk diaspora--di bawah pengawasan PBB.

Pertemuan pertama komite, yang memakan waktu hampir dua tahun untuk dinegosiasikan, telah dijadwalkan pada 30 Oktober di Jenewa, Swiss, kata dokumen PBB. (Al Jazeera/OL-2)