HUT ke-70 Tiongkok Berpotensi Dirusak Krisis Hong Kong

TIONGKOK yang telah berkoordinasi ketat guna menghelat perayaan ulang tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok ke-70 berisiko dikalahkan protes prodemokrasi di Hong Kong. Protes tersebut menawarkan pandangan yang sangat kontras tentang kekuatan dan kekuasaan Partai Komunis yang digelar di Beijing.

Saat Presiden Tiongkok Xi Jinping bersiap-siap memimpin parade militer besar-besaran dan acara gala pada Selasa (1/10), Hong Kong tengah dilanda huru-hara terkait pengikisan kebebasan khususnya oleh Beijing.

Dengan tank dan pesawat militer untuk berpawai pada perayaan di Beijing, penyelenggara protes Hong Kong telah berjanji melancarkan demonstrasi besar.

Penulis dan aktivis Hong Kong, Kong Tsung-gan, mengatakan protes ini tentunya merusak narasi partai yang dibuat dengan cermat bahwa massa puas dengan kemakmuran tanpa hak politik.

"Tepat untuk mengatakan bahwa protes Hong Kong telah menghancurkan Partai (Komunis), bahkan sebelum dimulai," ujar Kong.

Baca juga: Joshua Wong Putuskan Calonkan Diri dalam Pemilihan Lokal

Profesor di Chinese University of Hong Kong, Willy Lam, mengatakan dengan berunjuk rasa pada 1 Oktober, pengunjuk rasa Hong Kong akan berusaha menggarisbawahi perbedaan antara Tiongkok yang diktator dan Hong Kong yang bebas.

Tiongkok telah mengerahkan unsur-unsur Polisi Bersenjata Rakyat di Shenzhen, kota yang berbatasan dengan Hong Kong. Hal tersebut memicu spekulasi bahwa Tiongkok mungkin siap campur tangan jika perlu.

Pada waktu yang lalu, polisi Hong Kong menolak izin penyelenggaraan beberapa protes dengan alasan keamanan publik dan tidak jelas apakah penyelenggara protes kali ini memiliki lampu hijau untuk aksi pada 1 Oktober mendatang.

"Gambar-gambar tersiar di seluruh dunia tidak akan tentang perayaan pesta di Tiongkok tetapi tentang Hong Kong yang membara, menodai citra stabilitas dan kemakmuran yang dibuat dengan cermat sebagaimana ingin diproyeksikan mesin-mesin propaganda Tiongkok," tukas seorang penyiar dan komentator politik di Hong Kong, Michael Chugani.

Juli lalu, para pejabat Hong Kong terpaksa menyaksikan upacara pengibaran bendera peringatan 22 tahun bersatunya kembali Hong Kong dengan Tiongkok di layar besar dalam convention centre, sementara ratusan ribu massa berbaris di jalan-jalan dan sekelompok pengunjuk rasa radikal menyerbu parlemen kota.

"Akan semakin mempermalukan Beijing, jika ada pengulangan dari yang terjadi pada 1 Juli, ketika Hong Kong menandai peringatan 22 tahun penyatuan kembali (dengan Tiongkok)," tegas Chugani.

Dan upacara pengibaran bendera pada 1 Oktober juga akan dilangsungkan di dalam ruangan. Pemerintah kota pun telah membatalkan kembang api hari nasional di tepi perairan Hong Kong dekat Victoria Harbour.

Hong Kong telah diguncang kerusuhan politik terburuk sejak diserahkan kembali ke Tiongkok oleh Inggris pada 1997, dengan polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan demonstran yang semakin keras.

Protes berkepanjangan yang melanda Hong Kong, pertama kali dipicu RUU ekstradisi ke Tiongkok daratan yang telah ditangguhkan, namun kemudian protes berkembang meluas menjadi seruan untuk pemilihan umum yang bebas dan pengurangan intervensi Tiongkok.

Di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem", Tiongkok telah menawarkan kebebasan bagi Hong Kong tertentu yang dilarang untuk warga Tiongkok daratan, termasuk kebebasan berekspresi, akses internet tanpa batas, dan peradilan yang independen.

Namun, pengaturan terkait kebebasan ini akan berakhir pada 2047 mendatang, 50 tahun sejak Inggris mengembalikan Hong Kong pada Tiongkok. (AFP/OL-2)