PBB Tetapkan Komite Konstitusi Suriah dengan Libatkan Oposisi

Langkah itu membawa harapan untuk mengakhiri perang saudara yang menghancurkan dan mematikan di negara itu.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memuji komite tersebut sebagai langkah pertama menuju penyelesaian politik untuk konflik tersebut, yang telah menewaskan ratusan ribu orang dalam lebih dari delapan tahun pertempuran.

Namun para ahli mendorong kehati-hatian, mempertanyakan seberapa besar kemungkinan itu akan tercapai. Pasalnya cengkeraman Presiden Bashar al-Assad yang didukung Rusia pada kekuasaan tampaknya semakin kuat setiap bulan.

"Saya sangat yakin bahwa peluncuran Komite Konstitusi yang diorganisasikan dan dipimpin orang Suriah dapat menjadi awal dari jalan politik menuju solusi," kata Guterres kepada wartawan.

Dia mengatakan di sela-sela Majelis Umum PBB ke-74 di New York bahwa utusannya untuk Suriah, Geir Pedersen, akan membawa komite bersama dalam beberapa minggu mendatang.

Komite tersebut akan memasukkan 150 anggota--sepertiga dipilih oleh rezim, jumlah yang sama oleh oposisi, dan sisanya oleh PBB.

"Sementara masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ini adalah langkah yang mendorong untuk mencapai solusi politik untuk konflik Suriah," kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Washington menuntut Assad menerima keinginan rakyat Suriah untuk hidup dalam damai.

Kepala kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, menyambut pengumuman tersebut dan ini memberikan kembali harapan kepada warga Suriah.

"Kami menantikan pertemuan perdana Komite Konstitusi secepat mungkin dan berharap ini akan mewakili awal dari suatu proses yang pada akhirnya mengarah pada perdamaian yang oleh rakyat Suriah jelas dibutuhkan dan pantas," ujarnya.

PBB pertama-tama mendukung gagasan komite dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Rusia pada Januari 2018 tetapi pemerintah Assad menunda soal susunan badan itu.

Pengumuman hari Senin datang setelah Guterres mengatakan minggu lalu bahwa kesepakatan telah dicapai mengenai komposisi komite.

Pedersen mengatakan kepada wartawan di Damaskus, Senin, ia telah mengadakan pembicaraan 'sukses' dengan Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem tentang pembentukan komite.

Diplomat PBB itu juga mengatakan dia melakukan "diskusi yang baik' dengan Nasr al-Hariri, kepala kelompok oposisi Komisi Negosiasi Suriah.

Namun, pemerintah Kurdi, yang secara efektif mengendalikan Suriah timur laut, pada Senin memprotes pengucilan mereka dari komite itu sebagai 'tidak adil', dengan mengatakan hal itu merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Tidak jelas apa yang mungkin dicapai komite. Damaskus berharap hanya mengubah konstitusi yang telah ada, sementara kubu oposisi ingin menulis yang baru dari awal.

Negara-negara Barat berharap pembentukan Komite Konstitusi akan membuka jalan bagi pemilihan umum yang bebas dan adil dan juga akan memungkinkan jutaan warga Suriah, yang banyak di antaranya memusuhi Assad, untuk pulang ke kampung halaman mereka. (AFP/Hym/OL-09)