Headline

Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.

Fokus

Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.

Beijing Pertegas Dukungan untuk Pemimpin Hong Kong

Haufan Hasyim Salengke
03/9/2019 20:50
Beijing Pertegas Dukungan untuk Pemimpin Hong Kong
Yang Guang, juru bicara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau pemerintah pusat Tiongkok, pada konferensi pers.( . (Photo by Greg BAKER / AFP))

PEMERINTAH pusat Tiongkok, Selasa (3/9), menegaskan dukungannya untuk pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Pernyataan Beijing datang setelah rekaman audio bocor ke publik memperdengarkan dia ingin berhenti menyusul lebih dari tiga bulan kerusuhan di kota semi-otonom.

Namun, pemerintah pusat Tiongkok juga memperingatkan akan 'tidak pernah duduk diam' jika situasi berputar di luar kendali dan membahayakan kedaulatan nasional.

"Kami dengan tegas mendukung kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam dalam memimpin pemerintahan SAR (Daerah Administratif Khusus)," ujar Yang Guang, juru bicara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau pemerintah pusat Tiongkok, pada konferensi pers.

Beijing telah membiarkan pemerintah dan polisi Hong Kong mengurus demonstrasi prodemokrasi. Namun pemerintah pusat telah mengerahkan unsur-unsur Polisi Rakyat Bersenjata dan kendaraan lapis baja ke kota tetangga Tiongkok, Shenzhen, sebuah isyarat Beijing bisa campur tangan jika perlu.


Baca juga: 14 WNI Korban Kasus Pengantin Pesanan Dipulangkan dari Tiongkok


"Mengakhiri kekerasan dan kekacauan dan memulihkan ketertiban adalah tugas yang paling mendesak di Hong Kong," kata Xu Luying, juru bicara kantor urusan Hong Kong, pada konferensi pers.

"Pemerintah pusat tidak akan membiarkan situasi di Hong Kong terus berlanjut," kata Xu. "Jika situasi terus memburuk dan bergerak ke dalam kekacauan yang membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional, yang berada di luar kendali pemerintah SAR, pemerintah pusat tidak akan pernah duduk diam," tambahnya.

Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) juga memiliki garnisun permanen yang berbasis di Hong Kong yang, berdasarkan hukum kota, dapat dikerahkan jika pemerintah setempat meminta bantuan untuk menjaga ketertiban sosial.

"Sekarang ada pandangan di masyarakat pengerahan PLA adalah akhir dari 'satu negara, dua sistem'. Itu sepenuhnya salah," tandas Xu. (AFP/OL-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya