Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
UNI Eropa (UE) menolak keinginan Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, untuk menghapus kesepakatan "backstop" Irlandia. Sebuah tanggapan terkoordinasi yang tampaknya menutup pintu negosiasi Brexit yang lebih bermakna.
Dalam pernyataannya sebelum melakukan kunjungan kerja untuk menemui para pemimpin Eropa, Johnson menyalahkan respons keras dari UE yang didukung pemberontak Partai Konservatif. Dia menyebut strategi negosiasinya tengah dihancurkan pihak yang menginginkan Brexit dengan kesepakatan.
Baca juga: Indonesia Ingin ada Kerja Sama Bidang Sains dengan Suriname
Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, menuding pemerintah Inggris enggan mengaku bahwa kebijakan mereka mengarah pada kembalinya perbatasan keras di pulau Irlandia. Ketika perselisihan terjadi, pemerintah mengonfirmasi para pejabat Inggris akan berhenti menghadiri sebagian besar pertemuan UE mulai 1 September. Langkah itu dikecam kalangan kritikus, lantaran menunjukkan penghinaan terhadap pengaruh Inggris di Brussel dan sekutu di seluruh Eropa.
Johnson menyatakan, posisi Uni Eropa dipengaruhi sejumlah manuver anggota parlemen Konservatif yang mempertimbangkan metode legislatif untuk menghentikan "tanpa kesepakatan" di tengah Majelis Rendah. Termasuk, beberapa mantan menteri kabinet seperti Philip Hammond.
Kantor PM Inggris bersikeras bahwa perceraian Inggris dari UE (Brexit) pada 31 Oktober, tidak dapat dihentikan dengan cara apapun. Bahkan, jika parlemen berencana mengesahkan undang-undang.
"Saya pikir yang memperumit gambaran ini adalah rekan-rekan di UE. Mereka jelas masih berpikir bahwa ada kemungkinan parlemen akan memblokir Brexit," tukas Johnson.
"Selama mereka berpikir adanya potensi parlemen memblokir Brexit, mereka tidak akan keberatan untuk membuat konsesi yang kita butuhkan. Jadi memang dibutuhkan kesabaran," imbuhnya.
Kebuntuan menghadirkan ketegangan dalam agenda pertemuan Johnson dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel di Berlin, berikut Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Paris. Tepatnya, sebelum pertemuan para pemimpin G7 pada Sabtu mendatang.
Baca juga: Pencak Silat Diminati Pemerintah Suriname
Merkel diperkirakan akan menolak seruan Johnson untuk membatalkan kesepakatan "backstop", ketika keduanya bertemu pada Rabu waktu setempat. "Surat kepada Presiden Dewan Eropa bukanlah tawaran serius, dan Boris Johnson mengetahuinya," ucap Norbert Rottgen, sekutu Merkel yang memimpin komite urusan luar negeri Bundestag.
"Apabila Johnson benar-benar ingin mencapai sesuatu dalam kunjungannya di Paris dan Berlin, dia disarankan tidak menulis surat tersebut," pungkasnya. (Theguardian/OL-6)
Uni Eropa mengusulkan larangan transportasi dan layanan minyak Rusia, namun AS menolak dukungan, sementara negara G7 lain belum memberikan janji jelas.
Hari ke-1.460: Rusia gempur Kyiv & Lviv dengan 345 drone-rudal. Putin prioritaskan nuklir, sementara Hungaria ancam blokir sanksi Uni Eropa terkait aliran minyak.
Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif Donald Trump.
Uni Eropa mengusulkan sanksi baru terhadap Rusia dengan menargetkan pelabuhan di negara ketiga, termasuk Pelabuhan Karimun di Indonesia, dalam paket sanksi ke-20.
Selain penetapan status teroris bagi IRGC, Uni Eropa juga memperluas daftar sanksi individu. Sebanyak 15 pejabat dari sektor keamanan dan peradilan Iran secara resmi masuk dalam daftar hitam.
PARA menteri luar negeri Uni Eropa untuk pertama kali dalam pertemuan pada Kamis (29/1) menyebut Amerika Serikat sebagai ancaman bagi benua tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved