Situasi Kashmir Terus Mencekam

PASUKAN India kemarin bersiaga penuh di kawasan Kashmir seiring bertambah tegangnya situasi sesudah India mencabut status otonomi untuk kawasan tersebut.

Warga Kashmir sudah lima hari tidak bisa menikmati layanan telepon dan internet karena India memutus jaringan telekomunikasi.

Meski demikian, kepala polisi Kashmir, Dilbag Singh, mengatakan penjagaan akan diperlonggar menjelang perayaan Idul Adha.

Meski pasukan diperbanyak, sejumlah protes sporadis bermunculan di Srinagar dan Ladakh, sebuah kawasan yang kini dipisahkan dari Jammu dan Kashmir berdasarkan keputusan terbaru pemerintah India.

Sementara itu, Pakistan menyatakan tidak akan menggunakan opsi tindakan militer dalam menanggapi situasi di Kashmir.

"Sejauh ini Pakistan tidak mempertimbangkan opsi militer. Kami lebih memperhatikan opsi politik, diplomatik, dan hukum dalam menangani situasi yang memanas," ujar Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi, pada konferensi pers di Islamabad.

Pernyataan Qureshi tersebut sedikitnya telah meredam kekhawatiran terhadap bahaya bentrokan mematikan antarnegara tetangga di Asia Selatan itu.

Pakistan dan India sudah berperang dua kali untuk memperebutkan wilayah Himalaya tersebut. Ketegangan meningkat sejak keduanya memiliki senjata nuklir.

Meski demikian, pemerintah Pakistan memutuskan menurunkan hubungan diplomatik dengan India, menangguhkan perdagangan bilateral, dan mengusir utusan negara India di Pakistan. Pakistan juga bertekad membawa persoalan itu ke sidang Dewan Keamanan PBB.

Tidak itu saja, Menlu Pakistan telah berangkat ke Beijing untuk meminta dukungan dari Tiongkok. Saat ini Beijing, yang juga menguasai sebagian wilayah Kashmir, ikut memprotes tindakan India.

Sementara itu, Menlu India, Subrahmanyam Jaishankar, akan bertolak ke Beijing pada Minggu (11/8).

Pidato PM India

Perdana Menteri India, Narendra Modi, menegaskan langkah pencabutan status otonomi wilayah sengketa Kashmir sangat diperlukan, terutama untuk menghentikan aksi terorisme.

"Saudara-Saudaraku, saya mempunyai keyakinan kuat bahwa kita dapat membebaskan Jammu dan Kashmir dari cengkeraman terorisme dan separatisme," ujar Modi dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi.

Dia menuding Pakistan sengaja menggunakan status khusus Kashmir sebagai senjata untuk mengobarkan perlawanan warga terhadap India.

Modi menegaskan status khusus tersebut tidak memberikan manfaat apa pun selama ini, selain menghadirkan terorisme, separatisme, nepotisme, dan korupsi.

Menurut Modi, dengan masuknya Kashmir menjadi bagian dari persatuan India, kawasan itu akan menikmati lebih banyak lapangan pekerjaan serta birokrasi yang lebih bersih. Pihaknya menjanjikan percepatan sejumlah proyek infrastruktur utama.

Komentar Modi muncul sesaat sebelum seorang aktivis mengajukan petisi ke Mahkamah Agung India. Aktivis itu menentang pemberlakuan jam malam yang memicu keresahan warga. (AFP/X-11)