TIONGKOK mengancam akan mengambil tindakan balasan jika Amerika Serikat melanjutkan rencana pembangunan pangkalan peluncuran rudal darat di wilayah Asia-Pasifik.
Ancaman itu muncul beberapa hari setelah Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, mengatakan, saat ini AS bebas untuk mengerahkan senjata setelah pekan lalu 'Negeri Paman Sam' menarik diri dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) dengan Rusia. Alasannya, Rusia melanggar perjanjian itu selama bertahun-tahun.
Di bawah pakta yang ditandatangani pada 1987 itu, Washington dan Moskow sepakat untuk membatasi penggunaan rudal konvensional dan nuklir dengan jangkauan 500-5.000 kilometer.
Perjanjian tersebut ditandatangani pemimpin kedua negara saat itu, Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev. "Tiongkok tidak akan berpangku tangan dan akan mengambil tindakan balasan jika AS mengerahkan rudal darat jarak menengah," kata Fu Cong, direktur pengendalian senjata di Kementerian Luar Negeri Tiongkok, kemarin.
"Kami juga menyerukan kepada negara-negara tetangga kami untuk waspada dan tidak mengizinkan penempatan rudal jarak menengah AS di wilayah mereka," tambahnya sambil menyebut Australia, Jepang, dan Korea Selatan.
Australia sendiri menyampingkan kemungkinan rudal yang ditempatkan di wilayahnya. Mereka mengatakan, Canberra bahkan tidak diminta untuk menjadi tuan rumah penempatan rudal AS.
Perjanjian INF dianggap sebagai landasan kontrol senjata global. Namun, AS mengatakan bahwa pakta bilateral itu telah memberi negara-negara lain, termasuk Tiongkok, kebebasan untuk mengembangkan rudal jarak jauh mereka sendiri.
Esper mengatakan bahwa Washington ingin membangun pangkalan rudal terbaru. Dia tidak memerinci di mana AS akan membangun pangkalan senjata itu. Para ahli mengatakan, lokasi yang paling mungkin ialah Pulau Guam yang menampung sejumlah fasilitas militer AS.
Pengumuman ini merupakan rencana terbaru AS untuk membuat jengkel Tiongkok yang bersaing dengan Washington untuk mendapatkan pengaruh di kawasan itu. Munculnya Tiongkok yang secara militer lebih asertif di wilayah tersebut telah mengkhawatirkan sekutu tradisional AS, seperti Australia dan Selandia Baru.
Tindakan Beijing di Laut China Selatan juga telah membuat para tetangga khawatir terhadap klaim teritorial Beijing untuk jalur laut strategis tersebut.
Hentikan impor
Di sisi lain, sejumlah perusahaan Tiongkok, kemarin, menyatakan menghentikan pembelian produk pertanian Amerika Serikat. Ini merupakan dampak perang dagang AS-Tiongkok.
Tiongkok mengimpor produk pertanian AS senilai US$9,1 miliar pada 2018, khususnya kedelai, susu, sorgum, dan daging babi. Namun, capaian itu lebih rendah jika dibandingkan dengan periode 2017 sebesar US$19,5 miliar. Dalam pesan elektronik, Dewan Produsen Daging Babi Nasional menyatakan urgensi untuk mengakhiri perang dagang sehingga produsen daging babi dapat meningkatkan penjualan.
Tiongkok juga memberlakukan tarif tambahan pada komoditas pertanian AS. Tindakan tersebut turut menargetkan masa depan negara-negara pertanian yang mendukung Presiden AS, Donald Trump, dalam Pemilihan Umum AS pada 2016. (AFP/*/X-11)
