Ketegangan di Hong Kong Kembali Meningkat

PULUHAN pengunjuk rasa pro-demokrasi Hong Kong menjalani agenda persidangan pada Rabu (31/7). Akibatnya, ketegangan kembali meningkat di tengah krisis yang mengguncang pusat finansial global wilayah tersebut.

Pihak otoritas Hong Kong menyatakan bahwa 44 orang didakwa kasus kerusuhan. Mereka rata-rata mendapat ancaman hukuman hingga 10 tahun. Hal itulah yang diduga memicu bentrokan lebih lanjut antara polisi dan demonstran.

Massa terus menyuarakan kemarahan saat mengepung gedung pengadilan. Mereka rela berdiri selama berjam-jam, melawan angin kencang dan hujan. Suasana semakin panas ketika para terdakwa muncul di hadapan seorang hakim.

"Lepaskan orang-orang yang tidak bersalah. Tidak ada perusuh di sini, melainkan tirani yang berusaha merebut kembali Hong Kong," teriak para pendukung di luar gedung.

Secara keseluruhan, para terdakwa tampak tenang ketika bergantian muncul di depan hakim, yang membacakan tuduhan. Profesi mereka yang beragam mencermikan dukungan luas dari masyarakat Hong Kong untuk gerakan pro-demokrasi. Pekerjaan para terdakwa di antaranya  guru, perawat, pilot, tukang cukur, dan pekerja konstruksi.

Hong Kong dihantui kerusuhan selama lebih dari tujuh pekan. Protes massa dipicu rencana pemerintah untuk mengeluarkan aturan ekstradisi, yang memungkinkan warga Hong Kong diadili di Tiongkok.

Aksi protes kemudian berkembang menjadi gerakan pro-demokrasi yang lebih masif. Warga juga melawan pengikisan kebebasan, tantangan signifikan dari pemerintahan Beijing, sejak Inggris menyerahkan Hong Kong pada 1997.

Dalam konfrontasi terakhir, petugas kepolisian menggunakan semprotan merica dan tongkat, untuk menghalau ratusan demonstran yang berkumpul di luar kantor polisi. Sebuah gerakan solidaritas terhadap para pengunjuk rasa yang dijatuhi dakwaan.

Hong Kong menghadapi lonjakan tingkat kekerasan yang melibatkan demonstran dan petugas kepolisian. Untuk membubarkan massa, petugas kerap menembakkan peluru karet dan gas air mata. Sekelompok mafia pro-pemerintah juga menyerang para demonstran, hingga menyebabkan 45 orang terluka.

Sebanyak 44 pengunjuk rasa didakwa keterlibatan dalam mendorong kerusuhan antara polisi dan demonstran di lingkungan perumahan. Pemerintah Tiongkok menekankan para demonstran yang brutal harus segera dihukum.

"Tidak ada masyarakat yang beradab atau masyarakat hukum yang menoleransi tindak kekerasan," ujar juru bicara kantor kabinet tingkat Hong Kong dan Makau, Yang Guang, kepada wartawan.

Walau Beijing mengeluarkan kecaman tinggi terhadap aksi demonstran,  otoritas Negeri Tirai Bambu tampaknya meninggalkan pemerintah kota yang berjuang mengendalikan situasi. Setelah menyetujui penundaan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi, Lam tidak menunjukkan sinyal pengunduran diri. Dia bahkan membuat kemunculan publik beberapa kali.

Amnesty International menilai dakwaan terhadap 44 demonstran terkait kerusuhan, bertujuan untuk mengintimidasi massa pro-demokrasi. "Dengan menggunakan tuduhan yang tidak jelas kepada pengunjuk rasa pro-demokrasi, pemerintah Hong Kong sepertinya ingin memberikan peringatan kepada siapapun, yang ambil bagian dalam protes di masa mendatang," pungkas direktur kelompok hak asasi manusia (HAM) global yang berbasis di Hong Kong, Man-kei Tam. (AFP/Tes/A-3)