Tiongkok Kecam Penjualan Senjata AS

PEMERINTAH Tiongkok mendesak Amerika Serikat (AS) segera membatalkan rencana penjualan senjata senilai US$2,2 miliar ke Taiwan yang mencakup tank tempur dan rudal anti-pesawat.

Keputusan Kementerian Luar Negeri AS untuk menyetujui penjualan senjata besar-besaran ke pulau dengan pemerintahan sendiri itu semakin memperkeruh hubungan Washington dan Beijing yang sudah tegang.

"Penjualan senjata AS ke Taiwan secara serius melanggar prinsip One-China. Langkah itu sangat mengganggu urusan domestik Tiongkok dan mengancam kepentingan keamanan Tiongkok," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang.

Geng mengungkapkan otoritas Tiongkok sudah mengajukan pengaduan resmi melalui saluran diplomatik. Mereka menyatakan kekecewaan dan penolakan tegas terhadap kebijakan AS.

"Tiongkok mendesak AS segera membatalkan rencana penjualan senjata, dan menghentikan hubungan militer dengan Taipei. Hal ini penting untuk menghindari kerusakan hubungan Tiongkok-AS, berikut stabilitas di Selat Taiwan," pungkas Geng.

Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) menyebut kesepakatan penjualan itu terdiri dari 108 tank M1A2T Abrams, 250 rudal portabel anti-pesawat Stringer dan peralatan pendukung lainnya.

Sejak berakhirnya perang saudara pada 1949, Taiwan terpisah dari Tiongkok dan memiliki pemerintah sendiri. Akan tetapi, Beijing masih mengganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan bertekad mengambil alih wilayah itu kembali.

Secara signifikan, Tiongkok meningkatkan tekanan diplomatik dan militer terhadap Taiwan sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden Taiwan pada 2016. Partai Progresif Demokratik yang mengusung Tsai selama ini tidak mengakui Taiwan adalah bagian One-China.

Tiongkok kini terus melakukan latihan militer di dekat wilayah pulau tersebut serta mendorong negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan.

Pada 1979, AS mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok. Namun, AS tetap menjadi sekutu penting dan pemasok utama peralatan militer ke Taiwan. Sedangkan undang-undang yang diloloskan Kongres AS mewajibkan Washington untuk menyediakan sistem pertahanan bagi Taiwan. (AFP/Tes/X-11)