Militer dan Oposisi Berbagi Kekuasaan

DEWAN militer yang berkuasa di Sudan, koalisi oposisi, dan kelompok-ke­lompok pemrotes, kemarin, mencapai kesepakatan berbagi kekuasaan dalam periode peralihan menuju pemilihan.

Kedua pihak sudah mengadakan pembicaraan di Khartoum selama dua pekan belakangan. “Mereka sepakat membentuk sebuah dewan berdaulat secara bergilir antara militer dan sipil selama kurun waktu tiga tahun atau lebih sedikit,” kata Mohamed Hassan Lebatt sebagai penengah dari Uni Afrika dalam acara jumpa pers, Jumat (5/7).

Kedua belah pihak sepakat membentuk dewan gabungan militer-sipil yang akan memerintah negara secara bergilir untuk jangka waktu tiga tahun atau lebih.

Berdasarkan perjanjian itu, 5 kursi akan diberikan kepada militer dan 5 kursi untuk warga sipil dengan kursi tambahan diberikan kepada warga sipil yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dewan Militer Transisi (TMC) yang berkuasa dan para pemimpin sipil juga sepakat untuk meluncurkan investigasi yang transparan dan independen ke dalam kekerasan yang dimulai pada 3 Juni ketika sejumlah demonstran prodemokrasi terbunuh dalam penumpasan militer brutal di sebuah kamp protes di Ibu Kota, Khartoum.

Wakil kepala TMC Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang secara luas dikenal sebagai Hemeti, menyambut kesepakatan Jumat, yang akan inklusif. “Kami ingin meyakinkan semua kekuatan politik, gerakan bersenjata, dan semua orang yang berpartisipasi dalam perubahan dari pria dan wanita muda bahwa perjanjian ini akan komprehensif dan tidak akan mengecualikan siapa pun,” tambah Dagalo, yang juga memimpin unit paramiliter yang ditakuti, Rapid. Pasukan dukungan (RSF) yang dituduh oleh para demonstran menghancurkan aksi duduk di luar markas militer.

Komite independen

Militer akan memimpin dewan kedaulatan selama 21 bulan pertama dan seorang warga sipil akan mengambil alih selama 18 bulan yang tersisa. Kedua pihak juga sepakat untuk membentuk komite pengacara,­ termasuk ahli hukum, untuk menyelesaikan perjanjian dalam waktu 48 jam.

Di Khartoum, ribuan orang turun ke jalan untuk merayakan pembagian kekuasaan itu. Namun, banyak yang menyerukan protes dan tekanan terus-menerus pada militer untuk mengimplementasikan isi kesepakatannya.

“Kami ingin melihat lebih banyak jaminan dari TMC karena mereka telah membuat banyak janji untuk menyerahkan kekuasaan hanya untuk mundur nanti,” kata Mohamed Ismail, seorang insinyur berusia 34 tahun yang merupakan bagian dari kerumunan massa di Khartoum.

Untuk menyambut keputusan kedua belah pihak untuk memulai penyelidikan atas pembunuhan 3 Juni, Ali mengatakan kesepakatan apa pun yang tidak termasuk penyelidikan nyata tidak akan memuaskan sebagian besar warga sipil.

Uni Emirat Arab, yang mendukung TMC, memberi selamat kedua pihak atas kesepakatan pembagian kekuasaan.

“Kami berharap bahwa fase selanjutnya akan menyaksikan fondasi sistem konstitusional yang akan memperkuat peran lembaga-lembaga dengan dukungan nasional dan populer yang luas,” kata Menlu UEA Anwar Gargash dalam sebuah posting di Twitter. (AFP/Aljazeera/*/I-1)