Banyak Warga Tuntut Pemerintah

KRISIS iklim membuat sejumlah pihak mengambil jalur hukum. Berdasarkan laporan Grantham Institute dan London School of Economics, yang disusun salah satunya oleh Joana Setzer, gugatan hukum terhadap pemerintah dan korporasi yang berhubungan dengan krisis iklim, terjadi di 28 negara.

Laporan tersebut juga memuat catatan bahwa selama hampir tiga dekade terdapat lebih dari 1.300 gugatan hukum berkaitan dengan krisis iklim. Tahun lalu, London School of Economics juga merilis laporan tentang semakin mengglobalnya tren litigasi krisis iklim, yang mana mayoritas tergugat ialah pemerintah. Sementara itu, Amerika Serikat--dengan 1.023 kasus--tetap menjadi pemimpin dalam litigasi iklim, negara-negara lain semakin terlihat individual.

Menurut Setzer, menahan pemerintah dan pebisnis untuk memperhitungkan kegagalan memerangi perubahan iklim telah menjadi fenomena global. "Menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan sektor bisnis atas kegagalan memerangi perubahan iklim telah menjadi fenomena global," ujar Setzer.

"Orang atau kelompok pencinta lingkungan hidup tengah memaksa pemerintah dan perusahaan ke pengadilan karena gagal beraksi menghadapi perubahan iklim dan tidak hanya di AS. Jumlah negara yang mana masyarakatnya membawa masalah perubahan iklim ke jalur hukum terus meningkat," lanjut Setzer. (AFP/*/I-1)