Headline

Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

Fokus

Terdapat sejumlah faktor sosiologis yang mendasari aksi tawur.  

Pemerintah Tiongkok Dukung Carrie Lam

Tesa Oktiana Surbakti
17/6/2019 19:25
Pemerintah Tiongkok Dukung Carrie Lam
Beijing mendukung pemimpin Hong Kong Carrie Lam setelah demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran dirinya.(ISAAC LAWRENCE / AFP)

TIONGKOK kembali menekankan dukungannya terhadap Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Demonstrasi besar-besaran dalam beberapa hari terakhir, menuntut pengunduran diri Lam atas rancangan undang-undang (RUU) yang kontroversial.

Sebelumnya, organisator protes menyatakan sekitar dua juta orang mengepung sejumlah ruas jalan Hong Kong pada Minggu waktu setempat. Padahal, Lam telah menangguhkan RUU ekstradisi tanpa batas waktu yang ditentukan.

Para analis khawatir regulasi dengan dukungan Tiongkok dapat menyeret warga Hong Kong ke pengadilan Tiongkok yang terkenal buram dan dipolitisasi. Kebijakan itu jelas merusak reputasi Hong Kong sebagai pusat bisnis yang aman.

Walaupun Lam menawarkan konsesi langka, Sabtu (15/6) lalu, dia berhenti berkomitmen secara permanen untuk membatalkan regulasi kontroversial.

Baca juga: Pemerintah Hong Kong Tunda RUU Ekstradisi

Sikap Lam dengan cepat menuai protes para demonstran. Mereka mendesak pengunduran diri Lam serta membatalkan RUU tersebut. Akan tetapi, Lam, perempuan pertama yang menduduki jabatan utama di pusat bisnis internasional, masih mendapat dukungan pemerintah Tiongkok.

"Pemerintah pusat akan terus mendukung kepala eksekutif dan berbagai upaya pemerintah Daerah Administratif Khusus untuk memerintah sesuai ketentuan hukum," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang, dalam pengarahan rutin.

Lam resmi menjabat sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong pada maret 2017, dengan dukungan komite yang dipenuhi loyalis Beijing. Sebelumnya, Tiongkok mendukung keputusan Lam menunda RUU tersebut. Mereka menilai langkah itu bertujuan menampung berbagai pandangan dan memulihkan ketenangan.

"Protes yang terjadi tidak sejalan dengan pendapat umum di Hong Kong. Banyak fakta menunjukkan pemerintah asing dan beberapa politisi membuat pernyataan yang menghasut, sejak keputusan pemerintah Hong Kong untuk membentuk aturan ekstradisi," pungkas Lu.(AFP/OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya