Setop Permukiman Israel di Palestina

INDONESIA menyerukan dihentikannya pembangunan permukim­an ilegal Israel di wilayah Palestina. Seruan itu memang sudah kerap dilontarkan, tetapi kali ini punya nilai lebih karena dilakukan Indonesia saat memimpin pertemuan informal Dewan Keamanan (DK) PBB di Markas PBB, New York, AS, Kamis (9/5).

“Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” tegas Menlu Retno Marsudi di hadapan anggota DK PBB saat memimpin pertemuan informal dengan format Arria Formula bertemakan Permukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian.

Pertemuan itu diselenggarakan Indonesia bersama Kuwait dan Afrika Selatan, serta dihadiri Menlu Palestina Riyad al-Maliki. Saat mengawali pertemuan, Retno menyampaikan bahwa permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu unit pada 2017. Hal ini menjadi halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Walaupun situasi saat ini sangat sulit, imbuh Menlu, semua pihak tidak boleh putus asa. “Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog.’’

Pada pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan tiga hal terkait situasi di Palestina. Pertama, ujarnya, pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Jerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi dua negara.

Kedua, pembangunan permukiman ilegal merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina. Ketiga, masyarakat dunia memiliki tanggung jawab untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel.

‘’Perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan permukiman ilegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan ialah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Permukiman Ilegal,’’ kata Retno.

Pertemuan itu juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, seperti aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandang­annya melalui pesan video. Ada pula ahli hukum internasional Universitas Ohio Prof John Quigley, pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man, serta Ketua Institut Arab- America, Dr James Zogbi.

Perlu terobosan
Pertemuan Arria Formula merupa­kan salah satu bentuk pertemuan informal DK PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar melalui dialog interaktif.

Penyelenggaraan pertemuan khusus ini merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina.

Pertemuan itu dihadiri seluruh negara anggota DK PBB dan anggota PBB lainnya, serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB. Pertemuan ini ialah bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB pada Mei 2019.

Di sisi lain, utusan Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greeblatt, mengecam DK PBB karena mengulangi pembicaraan yang melelahkan untuk mengkritik Israel. Menurutnya, AS akan menawarkan pendekatan baru untuk perdamaian Israel-Palestina.

Namun, Menlu Palestina Riyad al-Maliki sekali lagi menyuarakan penentangannya terhadap rencana AS. “Ini bukan rencana perdamaian, tetapi lebih merupakan syarat untuk menyerah,” cetusnya. (AFP/X-8)