Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEKITAR 1.000 warga negara Indonesia (WNI) memadati Gedung Serba Guna, Jegengaumlstehaus Hauptbahnhof, Berlin, tempat yang disewa PPLN Berlin sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi WNI yang ada di wilayah Berlin dan sekitarnya.
Dubes Indonesia di Berlin Havas Oegroseno, Sabtu (13/4), menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat.
"Antusias WNI di Berlin untuk datang ke TPS sangat tinggi. Dan secara umum kegiatan berjalan lancar. Selamat dan terima kasih untuk PPLN, KPPSLN, seluruh personel yang terlibat serta masyarakat Indonesia tentunya. Meski pilihan berbeda tetapi tetap damai dan saling menghargai. Ini menunjukkan kedidupan demokrasi kita yang lebih matang," ujar Dubes Oegroseno.
Sesuai ketentuan, Pemilihan Umum di luar negeri dilaksanakan dengan tiga metode, yaitu pemilihan di TPS, pemilihan melalui pos, dan melalui Kotak Suara Keliling (KSK).
Untuk Pemilihan di TPS, KPU menetapkan tanggal pemilihan bagi WNI di luar negeri yaitu antara 8 hingga 14 April 2019.
Masing-masing PPLN diberikan kebebasan untuk memilih satu hari yang tepat di antara tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan kenyamanan mayoritas WNI yang ada di sana.
Jumlah pemilih di seluruh wilayah Jerman berdasarkan data Maret 2018 adalah 15.180 orang. Mereka tersebar dan dikoordinasi di tiga wilayah PPLN, yaitu PPLN Berlin, PPLN Frankfurt, dan PPLN Hamburg.
Baca juga: WNI di Belanda Antusias Ambil Bagian di Pemilu 2019
Ketiga PPLN telah melakukan pencocokan dan integrasi data, untuk menghindari adanya data-data ganda antar-PPLN.
Ketua PPLN Berlin, Roni Soesman, Sabtu (13/4), menyebutkan untuk PPLN Berlin, jumlah pemilih berdasarkan data terakhir adalah sebanyak 2.184. Sebanyak 1.372 di antaranya memilih menyalurkan hak demokrasi mereka melalui TPS. Sisanya menggunakan metode pos.
Pada pemilu tahun ini, PPLN Berlin tidak menggunakan KSK karena memang rata-rata pemilih sudah dapat dijangkau dengan dua metode lainnya, yaitu TPS dan pos.
Meski Berlin bukan jumlah pemilih terbanyak, dibanding wilayah lain di Jerman, persentase jumlah pemilih yang datang ke TPS adalah yang terbanyak. Di wilayah lain cenderung menggunakan pos.
Di antara para pemiliih yang datang ke TPS banyak pula yang merupakan pemilih pemula. Ini menunjukkan adanya antusias dan kesadaran berdemokrasi yang tinggi dari WNI di Berlin dan sekitarnya.
Dari obrolan antarpemilih yang hadir di TPS, diamati bahwa mereka memiliki pilihan yang beragam. Namun semuanya berlangsung akrab dan damai. Sebagian besar WNI yang ada di Jerman adalah mahasiswa. Sebagian lainnya bekerja di perusahan Jerman, dan beberapa bahkan telah menetap berpuluh tahun di Jerman.
Pengamanan surat suara menjadi isu yang telah diantisipasi sejak awal oleh PPLN Berlin. Untuk keperluan ini, PPLN Berlin menyewa ruang penyimpanan (deposit center) di salah satu penyedia jasa di Jerman. Jaraknya sekitar 4 km dari KBRI Berlin dan TPS, atau sekitar 15-20 menit dengan kendaraan.
Ruang penyimpanan ini dijaga ketat oleh petugas keamanan setempat dan dilengkapi dengan kamera pemantau (CCTV). Ruangan ini tahan air dan tahan api, sehingga tingkat keamanannya lebih terjamin.
Tidak hanya dari standar kualitas keamanannya saja, akses untuk mengambil atau menyimpan ke ruangan ini hanya dapat dilakukan oleh petugas keamanan setempat. Untuk mengaksesnya pihak penyedia jasa memberikan akses untuk tiga orang. Akses ini dipegang oleh Ketua PPLN, Ketua KPPSLN TPS, dan Ketua KPPSLN pos.
Ruang penyimpanan surat suara ini telah disewa sekitar sebulan yang lalu, semenjak surat suara diterima dari KPU Pusat. Cukup lamanya selang waktu antara hari pemilihan dan hari penghitungan suara menjadi pertimbangan utama untuk menggunakan jasa ini. Hal ini juga untuk menghindari resiko-resiko yang dapat terjadi, baik resiko kecurangan maupun risiko bencana.
Untuk mobilisasi surat suara dari tempat penyimpanan ke TPS dan KBRI ataupun sebaliknya, dikawal secara bersama-sama oleh seluruh anggota PPLN, KPPSLN dan saksi.
Untuk pemilih melalui jasa pos, PPLN Berlin menggunakan jasa Deutch Post yang merupakan penyedia jasa pos terbaik di Jerman.
Kelebihannya dari penggunaan jasa pos ini adalah, ketika surat yang dikirimkan tidak dapat diterima, akan dikembalikan kepada pengirim.
Dari sekitar 800 surat suara yang dikirimkan melalui pos, PPLN menerima sekitar 200 surat dikembalikan. Hal ini terjadi karena sebagian WNI memang belum mengupdate alamatnya.
Untuk mengatasinya, PPLN Berlin mencoba menghubungi kembali ybs berdasarkan data email dan nomor telepon mereka. Lebih dari 60% dari surat yang dikembalikan, sudah terkonfirmasi ulang kepada pemilih ybs.
Sebagai salah satu tujuan wisata di wilayah Eropa, saat Pemilu berlangsung, banyak juga WNI yang saat ini sedang berada di Berlin namun mereka tetap menggunakan hak pilihnya.
PPLN Berlin melayani mereka dengan syarat membawa formulir A5 dari daerah asal pemilihan mereka.
Bagi mereka yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), sesuai dengan ketentuan KPU, tetap akan bisa menyalurkan suara mereka apabila surat suara masih tersedia. Mereka termasuk dalam kelompok Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Mereka diberikan waktu untuk memilih setelah pemilihan bagi pemilih di DPT dan DPTb selesai, atau setelah pukul 18.00 waktu setempat. Alokasi untuk DPK adalah 2% dari total DPT masing-masing wilayah.
Perhitungan suara untuk pemilihan di Berlin akan dilangsungkan Rabu (17/4). Perhitungan yang akan diadakan di KBRI Berlin adalah untuk hasil pemilihan melalui TPS maupun untuk Pos. Dengan demikian hasil pemilihan secara keseluruhan diperkirakan sudah dapat diperoleh pada 17 April nanti. (OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved