Partai Oposisi Sudan Tolak Kudeta Militer, Demo Tetap Berlanjut

RIBUAN pemrotes Sudan turun ke jalan pada Kamis (11/4) di ibu kota negeri itu, Khartoum, meskipun militer memberlakukan larangan keluar rumah. Mereka menuntut pemerintah peralihan sipil setelah penggulingan Omar al-Bashir dari jabatan presiden.

Pemrotes berkumpul di luar markas utama militer untuk menyerukan pengunduran di­­ri Jenderal Ahmed Awad Ibn Auf, Menteri Pertahanan yang baru diangkat menjadi Kepala Badan Peralihan Militer dengan tugas memerintah negeri tersebut selama dua tahun, serta para pejabat senior lain yang memiliki hubungan dengan pemerintah terguling al-Bashir.

Perhimpunan profesional dan partai oposisi Sudan juga menyuarakan penolakan total terhadap kudeta militer.

Ibn Auf diambil sumpahnya sebagai Ketua Dewan Peralih­an Militer yang di­pim­pin Kepa­la Lembaga Kehakiman Abdul Majid Idris dan disiarkan se­ca­ra langsung oleh stasiun te­levisi negara.    

“Kamal Abdul-Marouf Al-Mah­­di, Ketua Komando Staf Gabungan, diambil sumpah­nya sebagai Wakil Ketua Dewan tersebut,” kata kantor be­­rita Turki, Anadolu, Jumat (12/4) siang.

Ibn Auf mengumumkan la­­rangan orang keluar rumah selama satu bulan dan keadaan darurat tiga bulan di seluruh negeri itu, selain pembekuan Undang-Undang Dasar 2005 Sudan dan pembubaran dewan menteri, parlemen, serta presiden Sudan.

Dalam pidato yang disiarkan pada Kamis (12/4), Menteri Pertahanan Awad Ibn Auf mengumumkan penggulingan rezim dan mengatakan Bashir telah ditahan di tempat yang aman. Ini juga mengakhiri ke­kuasaannya selama tiga dekade.

Washington mengatakan Khartoum harus menahan di­­­ri dan memberi ruang bagi partisipasi sipil dalam pemerintahan.

“Orang-orang Sudan harus menentukan siapa yang memimpin mereka dan masa depan mereka. Orang-orang Sudan telah jelas dan menuntut transisi yang dipimpin sipil,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino kepada wartawan.

Uni Eropa mendesak tentara untuk melakukan penyerahan segera kepada pemerintah si­­pil. (AFP/Yan/I-1)