Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mengancam akan memberlakukan tarif balasan hingga US$11,2 miliar terhadap sejumlah produk Uni Eropa. Langkah itu merupakan tanggapan atas kebijakan subsidi yang diterima produsen pesawat Airbus.
Dalam 14 tahun terakhir, AS dan Komisi Eropa saling tuding bahwa masing-masing pihak memberikan subsidi yang tidak adil kepada Boeing dan Airbus. Melalui pernyataan resmi, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyatakan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berulang kali menemukan fakta subsidi Uni Eropa terhadap Airbus, menyebabkan kerugian bagi AS.
Baca juga: Parlemen Prancis Setujui Aturan Pajak Digital
"Kasus ini telah bergulir dalam proses pengadilan selama 14 tahun. Sudah saatnya kami bertindak," kata Perwakilan Dagang AS, Robert Lighthizer.
"Tujuan utama kami ialah mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa untuk mengakhiri semua subsidi WTO terhadap pesawat sipil berskala besar yang tidak konsisten. Ketika Uni Eropa mengakhiri subsidi yang merugikan ini, kewajiban tambahan yang diberlakukan AS sebagai respons bisa saja dicabut," imbuhnya.
Pernyataan itu melengkapi sejumlah kewajiban yang diproses melalui arbitrase di WTO. Hasilnya, diharapkan keluar pada musim panas. Daftar awal USTR meluas hingga 14 halaman, yang mencakup sejumlah produk terkait sektor penerbangan sipil. Produk lainnya berasal dari sektor industri makanan dan pakaian.
Perselisihan tentang Boeing-Airbus merupakan sengketa terpanjang dan paling rumit yang ditangani WTO. Proses peradilan bertujuan menciptakan lapangan permainan yang setara dalam perdagangan global. Baik Airbus maupun Boeing mendapat sejumlah poin sepanjang proses berjalan.
Pada Maret 2012, WTO memutuskan subsidi bernilai miliaran dolar kepada Boeing merupakan praktik ilegal. WTO meminta AS untuk mengakhiri kebijakan tersebut. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian Uni Eropa mengajukan pengaduan baru, lantaran Washington diyakini tidak mematuhi aturan tersebut.
Dalam putusan yang diterbitkan pada Juni 2017, WTO menyatakan AS telah merespons 28 dari 29 program kepatuhan. Namun, mereka sepakat dengan Uni Eropa bahwa Washinton tidak mengambil langkah tepat untuk menghilangkan efek yang merugikan, atau menarik kebijakan subsidi dalam kasus tersebut.
Uni Eropa dan AS mengajukan banding terkait kasus tersebut kepada Badan Banding WTO. Pada 2017 lalu, lembaga itu menggemakan temuan yang tampaknya mengambil garis yang lebih keras terhadap AS. Di lain sisi, Uni Eropa juga mendapat teguran dari WTO dalam konflik Airbus dan Boeing. AS meminta WTO untuk menentukan jumlah sanksi terhadap Uni Eropa, karena gagal mematuhi keputusan penghapusan subsidi.
Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi, Venezuela Tetap Ekspor Minyak ke Kuba
Lebih lanjut, USTR menekankan segera menerbitkan laporan yang memuat daftar produk lengkap, di tengah ketegangan perdagangan antara AS dan Uni Eropa. Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump, kerap menerapkan tarif balasan sebagai peringatan dan mengeluarkan ancaman sebagai taktik negosiasi.
Uni Eropa dan AS berupaya menggerakkan pakta perdagangan terbatas, menindaklanjuti gencatan senjata yang disepakati Juli lalu. Tepatnya ketika Trump dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, berkomitmen tidak memberlakukan tarif baru, yang sebelumnya menyasar komoditas logam. (AFP/OL-6)
MENTERI Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyatakan bahwa upaya Uni Eropa dan NATO membuat kekalahan strategis terhadap Moskow tidak akan berhasil. Empat alasan barat tak mampu taklukan Rusia
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan siap menandatangani kesepakatan dagang dengan Donald Trump, termasuk konfrontasi tarif.
SSCP merupakan bagian dari inisiatif multi-negara di bawah arahan dari ChildFund International di Indonesia yang berjalan di Lampung, Indonesia, dan Liquica, Timor Leste.
KOMISI Eropa memperpanjang sanksi terhadap Rusia sebagai respons atas aneksasi ilegal wilayah Krimea dan kota Sevastopol hingga 23 Juni 2026.
Kementerian Investasi dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia resmi menandatangani pernyataan kerja sama dalam rangka pembentukan European Union (EU) Desk.
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved