Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KEBERADAAN ratusan kapal Tiongkok yang berlayar di dekat pulau yang diduduki Filipina di kawasan Laut China Selatan yang dipersengketan, dikatakan sebagai hal yang ilegal dan melanggar kedaulatan Filipina.
Hal itu ditegaskan Kementerian Luar Negeri Filipina, kemarin. "Tindakan seperti itu, ketika tidak disangkal pemerintah Tiongkok, dianggap telah diadopsi oleh mereka," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina.
Sebelumnya, pemerintah Filipina mengatakan pihaknya akan mengajukan protes diplomatik atas keberadaan kapal-kapal tersebut.
Menurut Filipina, ratusan kapal Tiongkok yang berlayar di sekitar Pulau Thitu secara terus-menerus menimbulkan pertanyaan. Apakah niat Tiongkok dan apa peran kapal-kapal tersebut?
"Hal itu mendukung tujuan yang bersifat koersif," lanjut pernyataan kementerian tersebut. Data militer Filipina menunjukkan, negara itu mengawasi aktivitas lebih dari 200 kapal Tiongkok di dekat Pulau Thitu dan Pulau Pagasa.
Pengamatan dilakukan sejak Januari hingga Maret tahun ini. Seperti diketahui, selain Filipina, lima negara lainnya juga mengakui kawasan tersebut sebagai wilayah mereka.
Kelima negara itu ialah Brunei, Tiongkok, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Mereka mengklaim memiliki kedaulatan di perairan ramai tersebut. Kawasan itu dikenal sebagai jalur lalu lintas barang senilai US$3,4 triliun per tahun. (Ant/I-2)
PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menanggapi pengembangan ekonomi berbasis maritim di Riau.
PT Pertamina International Shipping (PIS) menggelar program edukasi lingkungan bertajuk Ocean LiteraSEA di SDN Tanjung Sekong, Cilegon, Banten.
PENDIDIKAN kelautan penting untuk memastikan generasi muda memiliki pemahaman tentang menjaga kelestarian laut. Ini diwujudkan dalam program Ocean LiteraSEA di Museum Bahari Jakarta.
BPK RI mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia.
Sejumlah delegasi pemerintah Kenya hadir ke Indonesia untuk menjajaki kerja sama di sektor ekonomi biru dan maritim, Oktober lalu.
Tim ahli kelautan yang dipimpin Schmidt Ocean Institute di California menemukan dan memetakan gunung bawah laut setinggi 3.109 meter di Samudra Pasifik.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved