Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KEBERADAAN ratusan kapal Tiongkok yang berlayar di dekat pulau yang diduduki Filipina di kawasan Laut China Selatan yang dipersengketan, dikatakan sebagai hal yang ilegal dan melanggar kedaulatan Filipina.
Hal itu ditegaskan Kementerian Luar Negeri Filipina, kemarin. "Tindakan seperti itu, ketika tidak disangkal pemerintah Tiongkok, dianggap telah diadopsi oleh mereka," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina.
Sebelumnya, pemerintah Filipina mengatakan pihaknya akan mengajukan protes diplomatik atas keberadaan kapal-kapal tersebut.
Menurut Filipina, ratusan kapal Tiongkok yang berlayar di sekitar Pulau Thitu secara terus-menerus menimbulkan pertanyaan. Apakah niat Tiongkok dan apa peran kapal-kapal tersebut?
"Hal itu mendukung tujuan yang bersifat koersif," lanjut pernyataan kementerian tersebut. Data militer Filipina menunjukkan, negara itu mengawasi aktivitas lebih dari 200 kapal Tiongkok di dekat Pulau Thitu dan Pulau Pagasa.
Pengamatan dilakukan sejak Januari hingga Maret tahun ini. Seperti diketahui, selain Filipina, lima negara lainnya juga mengakui kawasan tersebut sebagai wilayah mereka.
Kelima negara itu ialah Brunei, Tiongkok, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Mereka mengklaim memiliki kedaulatan di perairan ramai tersebut. Kawasan itu dikenal sebagai jalur lalu lintas barang senilai US$3,4 triliun per tahun. (Ant/I-2)
PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menanggapi pengembangan ekonomi berbasis maritim di Riau.
PT Pertamina International Shipping (PIS) menggelar program edukasi lingkungan bertajuk Ocean LiteraSEA di SDN Tanjung Sekong, Cilegon, Banten.
PENDIDIKAN kelautan penting untuk memastikan generasi muda memiliki pemahaman tentang menjaga kelestarian laut. Ini diwujudkan dalam program Ocean LiteraSEA di Museum Bahari Jakarta.
BPK RI mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia.
Sejumlah delegasi pemerintah Kenya hadir ke Indonesia untuk menjajaki kerja sama di sektor ekonomi biru dan maritim, Oktober lalu.
Tim ahli kelautan yang dipimpin Schmidt Ocean Institute di California menemukan dan memetakan gunung bawah laut setinggi 3.109 meter di Samudra Pasifik.
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
PAKAR Hukum menilai pemanggilan investor ritel Nyoman Tri Atmaja (Niyo) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa adanya pendampingan pengacara sudah sesuai prosedur.
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved