Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
JUAN Guaido yang memproklamasikan diri sebagai penjabat presiden Venezulea, Senin (28/1), mengumumkan dirinya mengambil alih aset negara Amerika Selatan itu di luar negeri dalam upaya mencegah Presiden Nicolas Maduro menguasainya saat dia nanti terguling dari jabatannya.
Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Guaido mengatakan, "mulai secara progresif dan teratur mengambil kendali aset republik di luar negeri untuk mencegah Maduro dan kroninya mengosongkan pundi-pundi negara itu."
Pengumuman itu terjadi setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak Venezuela PDVSA dan mengatakan anak perusahaan itu yang berada di AS, Citgo, hanya bisa melanjutkan operasi jika menyetor pemasukan mereka ke sebuah akun AS yang diblok.
Guaido yang mengungkapkan penentangannya terhadap Maduro pada Rabu (23/1) dengan mendeklarasikan diri sebagai penjabat presiden mengatakan dirinya tengah menyiapkan pejabat teras baru untuk PDVSA dan Citgo.
Baca juga: Gedung Putih Peringatkan Pemerintahan Maduro
Dia juga mengaku telah meminta DPR Venezuela untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan proses itu berlangsung secara transparan dan terkendali.
"Keputusan ini diambil agar Citgo tetap berada di tangan rakyat Venezuela," tegas Guaido.
Sejak terpilih sebagai ketua Majelis Nasional pada bulan lalu, Guaido sukses menyatukan kelompok oposisi dalam upaya menggulingkan Maduro.
Maduro telah menjabat sebagai presiden Venezuela sejak 2013. Namun, terpilihnya kembali dirinya dalam pemilu pada Mei lalu disebut sebagai penipuan oleh Uni Eropa, AS, dan Organisasi Negara-Negara Amerika.
Pemily pada Mei itu tidak diikuti kelompok oposisi yang melakukan boikot setelah sejumlah pemimpin mereka terpaksa melarikan diri ke luar negeri, dipenjara, atau dilarang ambil bagian dalam pemilu.
Venezuela telah berada dalam resesi sejak 2014 dan mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan hiperinflasi dan hilangnya sejumlah kebutuhan pokok. (AFP/OL-2)
Hakim federal di Texas menyatakan Donald Trump menyalahgunakan Undang-Undang Musuh Asing untuk mendeportasi migran Venezuela yang diduga terkait geng.
Mahkamah Agung Amerika Serikat izinkan pemerintahan Donald Trump mencabut perlindungan deportasi bagi warga Venezuela.
Mahkamah Agung Amerika Serikat memerintahkan penghentian sementara deportasi sekelompok warga Venezuela yang dituduh sebagai anggota geng oleh pemerintahan Trump.
Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump pada Senin (24/3) menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif terhadap negara-negara pengimpor minyak Venezuela.
Pemerintahan Trump akan mencabut status hukum lebih dari 500.000 migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang dilindungi program pembebasan bersyarat era Biden.
Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, mengecam deportasi lebih dari 200 migran Venezuela ke penjara mega di El Salvador, menyebutnya sebagai "penculikan."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved