Sri Mulyani Didaulat Jadi Menkeu Terbaik se Asia-Pasifik lagi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memperoleh penghargaan sebagai Menkeu terbaik se-Asia Pasifik. Kali ini predikat tersebut diberikan oleh media Global Markets.

Global Market menilai kinerja Sri Mulyani yang efisien dan kredibel dalam mengelola keuangan negara sejak kembali menjabat 2016 lalu membuatnya layak dinobatkan sebagai Menkeu Terbaik di Asia Pasifik.

"Sri Mulyani mampu mengelola APBN secara efisien dan kredible. Ia juga berhak mendapat kredit atas keberhasilan Indonesia menekan angka kemiskinan dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak," ucap Managing Editor Global Markets Toby Fildes dalam sambutannya di Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/10).

Fildes mencatat sejumlah kemajuan pada perekonomian Indonesia semenjak perempuan yang akrab disapa Bu Ani itu menjabat, diantaranya alokasi belanja negara yang meningkat hingga 21,1% produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan belanja modal yang mencapai 97% tahun lalu. Padahal sebelum dipegang Sri Mulyani, penyerapan belanja modal tidak beranjak dari level 73%dari yang dianggarkan.

Sri Mulyani sendiri merasa bersyukur apa yang telah dilakukannya mendapat apresiasi dari dunia internasional. Sepanjang tahun 2018, Sri Mulyani telah tiga kali mendapat predikat yang sama dari tiga lembaga yang berbeda yang membuktikan bahwa sepak terjangnya telah mendapat sorotan dunia internasional.

"Fakta bahwa apa yang telah saya lakukan telah diakui oleh dunia internasional merupakan hal yang sangat menyentuh dan membanggakan. Tapi kadang kita merasa bahwa dunia internasional malah lebih menghargai apa yang saya lakukan ketimbang di dalam negeri," ucap Sti Mulyani usai menerima piala penghargaannya.

Baca juga: Ketiga Kali, Sri Mulyani Jadi Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik

Di sisi lain, ia bersyukur masyarakat Indonesia tetap kritis pada kebijakan pemerintahnya. Dengan demikian ia dapat lebih berhati-hati dan terus memperbaiki kinerjanya mengingat tantangan finansial Indonesia di masa depan semakin sulit.

"Di masa depan akan lebih menantang, saat ini mereformasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bukan lagi opsi atau sebatas program melainkan keharusan mengingat banyaknya yang harus kita biayai," lanjutnya.

Ia mengatakan fokus utama saat ini adalah meningkatkan kapasitas manusia dan mengendalikan resiko dari gejolak perekonomian global, juga potensi defisit anggaran dari masifnya ekspansi infrastruktur.

"Tantangannya adalah bagaimana suapay Indonesia dapat pula mengurangi ketergantungannya pada belanja pemerintah dalam membiayai pembangunannya,"pungkas Sri Mulyani. (OL-4)