Jemaah Umrah Korban Bus Terbakar Dipulangkan ke Indonesia 31 Maret

KONSULAT Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memastikan bahwa 24 jemaah umrah asal Indonesia yang menjadi korban insiden bus terbakar di dekat Madinah akan dipulangkan ke tanah air pada 31 Maret 2026.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambary, menyampaikan bahwa Satgas Pelindungan KJRI Jeddah telah melakukan koordinasi langsung dengan pembimbing dan perwakilan jemaah di Madinah pada Jumat malam waktu setempat.

"Seluruh jemaah dalam kondisi selamat dan tidak terdapat korban luka fisik. Paspor seluruh jemaah juga aman, tidak ikut terbakar," ujar Yusron dikutip dari Antara, Sabtu (28/3).

Baca juga : Bus Jemaah Umrah Terbakar, 24 WNI Dipastikan Selamat

Ia menjelaskan, dari 24 orang jemaah, sebagian besar berasal dari Sumatera Barat yang berada di dalam bus saat insiden terjadi. Sopir bus diketahui merupakan warga negara Mesir.

"Seluruh jemaah dalam kondisi selamat dan tidak terdapat korban luka fisik. Paspor seluruh jemaah juga aman tidak ikut terbakar," ujarnya.

Meski demikian, beberapa anak dilaporkan mengalami trauma ringan dan untuk sementara enggan kembali menaiki bus.

Baca juga : 10.060 Jemaah Umrah Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air di Tengah Konflik Timur Tengah

Kronologi Kejadian: Sempat Ingatkan Bau Kopling

Insiden terjadi saat rombongan dalam perjalanan menuju Madinah, sekitar 20 menit sebelum tiba di kota tersebut.

Sebelum kejadian, jemaah sempat dua kali mengingatkan adanya bau kopling terbakar dari dalam bus. Namun, kedua sopir menyatakan kendaraan dalam kondisi aman.

Tak lama kemudian, terdengar suara letusan dari ban. Sopir segera menepikan kendaraan dan meminta seluruh penumpang turun.

Api kemudian membesar, sementara alat pemadam api ringan yang tersedia di dalam bus tidak mampu mengendalikan kobaran.

Sekitar 30 menit setelah kejadian, bus pengganti tiba dan membawa jemaah menuju Hotel Manazel Al Sadiq.

Yusron menegaskan tidak ada indikasi sopir mengemudi secara ugal-ugalan. Dugaan sementara mengarah pada masalah teknis kendaraan.

"KJRI akan mengawal kasus ini, termasuk jika ada kompensasi dari perusahaan transportasi," katanya. 
(Ant/P-4)