Kasus Penjualan Anak oleh Ibu Jadi Alarm, Dorong Perlindungan dari Hulu

WAKIL Menteri Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menyampaikan tanggapannya terkait maraknya kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kasus tragis penjualan anak oleh ibu kandung sendiri. 

Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus dimulai dari akar masalah di tingkat desa.

Dalam pernyataannya, Veronica mengapresiasi adanya keberanian dari berbagai pihak untuk bersuara (speak up) dalam setahun terakhir. 

Baca juga : Suami Laporkan Istri ke Polisi dengan Tudingan Jual Tiga Anak Kandung dan Keponakan

Ia juga menegaskan bahwa Kementerian PPPA bersama Kepolisian RI telah membentuk Direktorat khusus perlindungan perempuan dan Direktorat khusus perdagangan orang. 

"Kemarin kita sudah launching, ketua direktur itu semua perempuan dan Polwan. Namun, capacity building dan bagaimana mengintegrasikan antara UPTD PPA dengan SDM yang ada perlu kita tingkatkan," ujarnya, usai menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) di Hotel Claro Makassar, Kamis (26/3).

Veronica menekankan bahwa kolaborasi antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan direktorat terkait harus terus diperkuat. 

Baca juga : Wamen PPPA Bersama Artha Graha Peduli Dorong Peran Perempuan dan Ketahanan Pangan Keluarga Pascabencana di Aceh Timur

Namun, ia menilai ujung dari permasalahan ini adalah ketahanan ekonomi dan kesejahteraan di tingkat keluarga.

"Kita harus kembali kepada program pemerintah, program Pak Presiden (Prabowo), bagaimana mengembalikan ekonomi itu ke desa. Inilah yang sekarang kita kerjasamakan dengan Kementan, bagaimana potensi daerah itu bisa dijahit dengan investor dan program dari pemerintah pusat supaya ini berkesinambungan," urainya.

Veronica Tan menegaskan bahwa perlindungan terpadu terhadap anak harus dimulai dari desa. Pihaknya tengah menggencarkan upaya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar program yang dihasilkan benar-benar memiliki perspektif perlindungan anak dan perempuan.

"Kalau kita ngomong pelayanan terpadu untuk perlindungan anak saja, tidak bisa hanya mengandalkan UPTD di kabupaten. Ketika sudah ada kasus, baru lari. Susah," tegasnya.

Ia mendorong agar kepala desa memiliki perspektif bahwa keluarga dan perempuan harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan. 

Perempuan, menurutnya, banyak yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga perlu difasilitasi dengan data akurat dalam Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan memberdayakan ekonomi perempuan.

Lebih lanjut, Veronica Tan menyoroti akar permasalahan kekerasan dalam keluarga, termasuk kasus orang tua yang melukai atau menjual anak sendiri. 

Ia mengidentifikasi bahwa faktor kemiskinan, beban ekonomi, percekcokan rumah tangga, serta rendahnya akses pendidikan menjadi pemicu utama.

"Kita tidak bisa melihat satu per satu. Ibaratnya di Batam juga kemarin ada terjadi di sekolah yang anak-anaknya jadi korban kekerasan. Di setiap daerah ini menjadi challenge kita bahwa begitu banyak masalah yang terjadi. Akarnya apa? Ini yang harus kita jahit dari program prioritas Presiden, menyambung dengan satuan terkecil kita di desa, agar kita bisa mendata secara akurat dan memberdayakan perempuan sebagai ujung tombak," pungkasnya. (H-2)