Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan redistribusi guru sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia.
“Upaya redistribusi guru harus konsisten dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerataan mutu pembelajaran di tanah air,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/1).
Pemerintah, kata Lestari, telah merancang kebijakan redistribusi guru ASN berdasarkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 82 Tahun 2025. Melalui kebijakan tersebut, guru ASN dari sekolah negeri yang kelebihan tenaga pendidik akan dipindahkan ke sekolah swasta yang masih kekurangan guru.
Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Januari 2025 menunjukkan bahwa secara nasional rasio guru dan siswa terlihat cukup ideal. Rasio guru di tingkat SD/MI tercatat 1:15, SMP/MTs 1:13, SMA/MA 1:12, dan SMK 1:11.
Namun, di balik angka tersebut, masih terdapat ketimpangan distribusi guru antarwilayah. Pada tahun ajaran 2025/2026, jumlah guru di Indonesia mencapai sekitar 3,47 juta orang, dengan sekitar 1,5 juta guru atau 44 persen di antaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera disikapi melalui langkah nyata, salah satunya dengan merealisasikan program redistribusi guru yang telah direncanakan pemerintah.
Perempuan yang akrab disapa Rerie itu menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini membutuhkan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan di daerah, terutama dalam proses pelaksanaan di lapangan.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Rerie juga mendorong agar pada tahun ini program redistribusi guru dapat berjalan seiring dengan program revitalisasi sekolah yang tengah digulirkan pemerintah.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang berkualitas akan mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang unggul dan berdaya saing di masa depan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan di bidang STEM sebagai strategi meningkatkan inovasi, daya saing, dan pembangunan SDM Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan pemerintah menunda akses akun digital, termasuk media sosial, bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah penting.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
Perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, dari ancaman yang menyertainya.
Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
BBPMP menjadi mitra dalam implementasi program di Jawa Timur, sementara Bakti Barito-STiR melanjutkan pendampingan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.
PENDIDIKAN kerap dimaknai sebatas proses belajar-mengajar di ruang kelas. Padahal, mutu pendidikan sesungguhnya dibangun oleh sebuah ekosistem yang lebih luas.
ISU pembiayaan pendidikan semakin menjadi sorotan publik.
Cambridge International Education menilai SIS Group of Schools mampu menjaga mutu pendidikan internasional sambil menekan biaya sekolah.
PANITIA Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Ibu Kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved