Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA korban bencana baru-baru ini mengeluhkan terkait dengan hunian sementara (huntara) yang jauh dari tempat tinggal asal mereka. Menanggapi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memudahkan warga terdampak bencana yang tinggal di huntara untuk beraktivitas di daerah asal.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjawab pertanyaan tentang keluhan warga terkait jauhnya lokasi huntara dengan tempat tinggal asal mereka.
“Ada satu hal sebenarnya dalam kriteria pemilihan huntara ini, bahwa harus bebas dari potensi risiko yang sama,” ungkapnya dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Minggu (21/12).
“Jadi, kalau kita mendirikan huntara di dekat dengan kawasan bencana, ini berpotensi lagi saudara-saudara kita ini terdampak lagi bencana serupa,” sambung Muhari.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa nantinya akan ada sejumlah pilihan lokasi huntara, mungkin akan sedikit lebih jauh tapi bukan berarti tidak ada solusi untuk permasalahan tersebut.
“Nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apakah akan disiapkan jalur bus sementara, supaya masyarakat yang kemudian beraktivitas di daerah awal masih bisa ber-commuter pagi dan sore dengan jam yang kita tentukan, misalnya bus ini tiga kali sehari dan seterusnya,” kata dia.
“Setiap pilihan pasti ada permasalahan, tapi bisa kita cari solusinya,” lanjut Muhari.
Muhari juga mengungkapkan perkembangan jumlah korban bencana yang ditemukan pada hari ini, Minggu.
Menurutnya, dalam operasi pencarian dan penyelamatan hari ini, tim tidak mendapatkan tambahan korban.
“Untuk data korban per hari ini, kita tidak mendapatkan tambahan di hari ini hasil operasi pencarian, sehingga jumlah masih tetap seperti kemarin,” pungkasnya.
(H-3)
Pembiayaan pembangunan huntara sepenuhnya ditanggung Pemerintah Pusat melalui BNPB, sementara pemda bertanggung jawab pada fasilitasi data rumah terdampak serta pembebasan lahan
Human Initiative memaparkan arah dan rencana pemulihan Sumatra. Pihaknya menyusun rencana itu berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pendekatan kawasan.
Momentum penyerahan bantuan saat ini dinilai tepat karena telah memasuki tahap pemulihan, khususnya pembangunan hunian sementara dan hunian tetap korban bencana.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
Dampak psikologis pascabencana berpengaruh terhadap proses pemulihan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah dengan kerentanan ekonomi tinggi seperti di Sumatra.
Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan menyampaikan rasa terimakasih atas perhatian Kabupaten Toba untuk Kabupaten Humbang Hasundutan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved